MEDIASATYA.CO.ID – Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, resmi menyatakan bergabung dengan Partai Gerindra, langkah yang mengejutkan publik politik dan menimbulkan pertanyaan besar: mengapa bukan PSI, partai tempat putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, berlabuh?
Pernyataan Budi Arie disampaikan secara terbuka dalam Kongres III Projo di Sahid Hotel, Jakarta, Minggu (2/11/2025). Sehari kemudian, ia menegaskan keputusannya bersifat final.
“Oh (bergabung) ke Gerindra? Iya dong,” ujarnya tegas kepada Kompas.com, Senin (3/11/2025).
Langkah Budi Arie memunculkan spekulasi bahwa keputusan tersebut bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan bagian dari strategi politik pasca-Jokowi. Selama satu dekade terakhir, Projo dikenal sebagai benteng relawan yang setia pada Jokowi.
Karena itu, keputusan bergabung dengan Gerindra—partai yang dulu menjadi lawan Jokowi di dua pilpres—terasa janggal sekaligus sarat makna politik.
Mengapa Gerindra, Bukan PSI?
Menurut pengamat komunikasi politik Hendri Satrio, keputusan Budi Arie bisa dibaca sebagai manuver Jokowi untuk tetap memiliki pengaruh dalam partai penguasa baru, yakni Gerindra.
“Sangat mungkin ini strategi Jokowi juga, untuk menyusupkan Projo ke Gerindra agar Jokowi memahami arah dan strategi partai itu ke depan,” kata Hendri.
Ia menilai, dengan menempatkan tokoh Projo di Gerindra, Jokowi berupaya menjaga kendali politik, sekaligus memperkuat basis kekuasaan bagi koalisi Prabowo–Gibran menuju periode kedua.
“Bisa jadi seolah-olah mereka berpisah, padahal strategi memperkuat gagasan ‘Prabowo–Gibran dua periode’,” ujar Hendri.
Langkah Budi Arie juga mengindikasikan bahwa PSI bukan saluran politik utama Jokowi, melainkan simbol politik keluarga semata.
Sementara Gerindra—yang kini memegang kekuasaan eksekutif—memberi ruang nyata bagi Projo untuk tetap eksis di lingkar kekuasaan nasional.
Dari Lawan Jadi Sekutu
Keputusan Projo mendekat ke Gerindra dinilai berbanding terbalik dengan sikap mereka di masa lalu.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengingatkan bahwa pada Pemilu 2014, Budi Arie pernah menyebut Prabowo sebagai bahaya bagi demokrasi.
Bahkan pada 2018, Projo melaporkan Prabowo–Sandiaga ke Bawaslu terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
“Ini bukti konsistensi untuk tidak konsisten,” kata Yunarto.
“Dulu ingin Prabowo didiskualifikasi, sekarang malah bergabung.”
Namun, Yunarto menilai langkah ini bukan hal aneh dalam politik Indonesia yang cair.
Ia menyebut Projo tengah mencari ‘partai pelindung’ agar tetap relevan setelah kekuasaan Jokowi berakhir.
“Projo atau Budi Arie butuh partai besar untuk ‘gelendotan’. Dan itu sah-sah saja,” ujarnya.
Simbol Politik Pasca-Jokowi
Pergabungan Budi Arie ke Gerindra menandai fase baru politik pasca-Jokowi, di mana relawan tak lagi sekadar pendukung, tetapi juga pemain aktif dalam pembentukan kekuasaan baru.
Meski Jokowi terlihat lebih dekat ke PSI secara personal, pilihan politik strategis justru tampak diarahkan ke Gerindra—partai yang kini mengontrol pemerintahan.
Langkah Budi Arie menjadi sinyal bahwa arus politik Jokowiisme perlahan bergeser dari simbol ke struktur, dari relawan ke partai penguasa. (Redaksi)
