MEDIASATYA.CO.ID, BALIKPAPAN – Di tengah kabar gaji pekerja proyek RDMP Balikpapan yang belum terbayar hingga berbulan-bulan, satu tokoh langsung angkat suara.
Adalah Abdulloh, Anggota DPRD Kalimantan Timur Dapil Balikpapan yang juga Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Bagi publik Balikpapan, respons cepat Abdulloh bukan hal baru.
Legislator yang dikenal vokal memperjuangkan hak rakyat itu kembali menegaskan bahwa proyek strategis bernilai triliunan rupiah tidak boleh meninggalkan persoalan mendasar, yakni hak pekerja.
Hak Pekerja Bukan Angka Kecil dalam Proyek Besar
Isu ini mencuat setelah sejumlah pekerja proyek RDMP dikabarkan belum menerima gaji dari subkontraktor.
Bahkan, ada pekerja yang terpaksa pulang kampung untuk meminjam uang kepada keluarga demi menyambung hidup.
Abdulloh menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
Menurutnya, dalam proyek sebesar RDMP, persoalan upah tidak boleh dipandang sebagai hal administratif semata.
Ia menegaskan bahwa gaji adalah hak fundamental pekerja yang menyangkut keberlangsungan hidup keluarga mereka.
Sebagai Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Abdulloh memandang persoalan ini harus segera dituntaskan melalui mekanisme pengawasan resmi.
Reputasi Legislator “Turun Tangan
Di Balikpapan, Abdulloh dikenal sebagai legislator yang kerap turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Ia beberapa kali terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan infrastruktur, lingkungan, hingga sengketa pelayanan publik.
Sikapnya dalam kasus pekerja RDMP kembali mempertegas citra tersebut: tidak sekadar berbicara di ruang sidang, tetapi mengambil posisi jelas membela warga yang terdampak.
Bahkan para pengamat politik lokal menilai respons cepat Abdulloh semakin menguatkan posisinya sebagai figur potensial dalam kontestasi Pilkada Balikpapan 2029.
Namanya kerap disebut sebagai salah satu kandidat terkuat, terutama karena basis dukungan yang dibangun melalui kerja-kerja advokasi konkret.
Proyek Strategis, Pengawasan Maksimal
Abdulloh menilai proyek strategis nasional seperti RDMP memang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, kemajuan kota harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial.
Ia bahkan mendorong agar ke depan ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pembayaran upah di proyek-proyek besar, termasuk kemungkinan skema pengamanan pembayaran agar hak buruh tidak lagi tersendat..
Bagi Abdulloh, isu ini bukan sekadar polemik kontrak kerja, melainkan soal keberpihakan.
“Proyek boleh besar, tapi jangan sampai pekerjanya kecil di mata sistem,” demikian garis sikap yang ia tunjukkan.
Di tengah dinamika pembangunan Balikpapan yang kian pesat sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, figur-figur yang mampu menggabungkan visi pembangunan dan keberpihakan sosial akan semakin mendapat tempat di hati publik.
Dan dalam isu ini, Abdulloh kembali menegaskan posisinya: berdiri di sisi pekerja. (Redaksi)
