Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi
“Tidak diperkenankan lagi membuat aplikasi baru tanpa koordinasi, agar arsitekturnya jelas dan selaras dengan standar nasional.”
MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Sosialisasi Reviu Arsitektur Manajemen Layanan dan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kamis (25/9/2025).
Agenda ini menjadi bagian penting dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menegaskan bahwa pengembangan aplikasi pemerintahan kini harus terintegrasi dengan kebijakan pusat.
“Tidak diperkenankan lagi membuat aplikasi baru tanpa koordinasi. Mohon jika ingin membuat aplikasi, setiap perangkat daerah berkoordinasi agar arsitekturnya jelas, sehingga sistem bisnis, data, dan keamanan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Didi menjelaskan, indeks SPBE Kabupaten Berau saat ini masih berada pada angka 2,28 dari skala 5, di bawah standar nasional yang ditetapkan minimal 3.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran aktif perangkat daerah dalam mempercepat integrasi sistem internal sekaligus meningkatkan transparansi layanan kepada masyarakat.
“Melalui SPBE, kita ingin memastikan semua pelayanan berorientasi pada publik, berjalan efektif, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menekankan pentingnya digitalisasi dalam menciptakan efisiensi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Efisiensi anggaran bisa dilakukan melalui teknologi, tentunya bisa menghemat waktu maupun biaya. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan ini. Digitalisasi adalah keniscayaan,” ujarnya saat membuka acara.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Berau berharap seluruh perangkat daerah semakin cakap memanfaatkan teknologi untuk mendorong integrasi data, mempercepat pelayanan, dan memperkuat transparansi kepada masyarakat.
“Ini langkah nyata untuk menjadikan pemerintahan lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” pungkasnya. (Redaksi)
