Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer kampung. Sudah saatnya setiap kampung menggali dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya”
MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengimbau seluruh pemerintah kampung untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan mulai mengembangkan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah. Seruan ini disampaikan sebagai respons atas rencana penurunan anggaran kampung pada tahun 2026 mendatang.
Menurut Sri Juniarsih, situasi efisiensi anggaran justru harus menjadi kesempatan bagi aparatur kampung untuk berinovasi dan mengelola keuangan secara lebih cermat.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer kampung. Sudah saatnya setiap kampung menggali dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi penurunan anggaran tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Berau, tetapi juga dialami oleh daerah lain di seluruh Indonesia.
“Penurunan ini bukan hanya terjadi di Berau, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.
Bupati menjelaskan, dari 100 kampung yang ada di Berau, 77 kampung menerima dana transfer dari Bank Dunia melalui program pengelolaan hutan berkelanjutan. Namun, ia menilai dukungan semacam itu sebaiknya tidak dijadikan tumpuan utama pembangunan kampung.
Lebih lanjut, Sri Juniarsih menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau kini tengah memasuki tahap transisi menuju pengembangan kampung wisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sumber ekonomi baru yang lebih beragam dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kita sedang beralih menuju kampung wisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Harapannya, BUMK di setiap kampung bisa benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi warga,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Sri Juniarsih juga menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam mengelola keuangan kampung. Ia mengimbau agar penggunaan dana difokuskan pada hal-hal yang bersifat produktif dan jangka panjang, bukan kegiatan seremonial.
“Kita harus bijak dalam mengelola anggaran. Kegiatan seremonial seperti peringatan ulang tahun kampung sebaiknya dikurangi dan anggarannya dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pesannya.
Sebagai langkah perbaikan tata kelola, ia mendorong penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital (e-planning dan e-budgeting) di tingkat kampung. Sistem ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
“Prioritas pembangunan jangka panjang harus dikedepankan. Dengan penerapan e-planning dan e-budgeting, pengelolaan keuangan kampung akan lebih tertata dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Redaksi)
