MEDIASATYA.CO.ID – Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh menegaskan bahwa jalan rusak di Kaltim merupakan masalah krusial.
Ia mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim agar tidak main-main.
Hal itu disampaikan Abdullph saat memimpin Komisi III DPRD Kaltim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah III Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Jumat (16/5/2025) lalu di Berau.
“Akses jalan yang baik (Kaltim) merupakan komponen penting dalam tujuan pembangunan ekonomi. Jadi masalah kerusakan jalan di Kaltim jangan dianggap remeh. Harus ditangani dengan optimal,” ujar politisi Golkar asal Balikpapan ini.
Diketahui, rapat ini dihadiri juga Heriyadi selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim bersama Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR-PERA Kaltim Wilayah III, Usman.
Abdulloh mengatakan pembahasan tersebut menjadi krusial berkaitan dengan pembangunan jalan di Talisayan, Berau, Kaltim.
“Kami ingin mengetahui kejelasan terkait tupoksi dan kewenangan UPTD Wilayah III yang meliputi apa saja,” katanya.
Ia menilai banyak jalan-jalan provinsi yang sudah mengalami kerusakan serta penyempitan dan lain sebagainya.
“Itu semestinya juga harus segera diberikan kewenangannya di UPTD masing-masing,” ujar Abdulloh.
Sementara itu, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, turut serta dalam agenda monitoring pembangunan dan perawatan Jalan Talisayan – BTS Kutai Timur bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim, Jumat (16/5/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi program kerja tahun anggaran 2024 dan proyeksi perencanaan tahun anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Syarifatul mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Berau untuk merealisasikan proyek jalan alternatif dari Jalan Poros Wahau-Kelay.
“Karena jalur nasional, apakah bisa pemprov berkolaborasi dengan Berau? Saat ini Berau sedang membangun proyek jalur alternatif dari Kampung Merasa ke Muara Lesan lalu tembus ke Merapun,” jelas Syarifatul.
Ia menyebutkan bahwa jalur ini bisa menjadi solusi atas permasalahan Jalan Poros Wahau-Kelay yang kerap mengalami longsor saat turun hujan, serta memiliki medan jalan sempit yang membahayakan pengguna jalan.
“Jalan Kelay yang sering kita lalui jika turun hujan sering mengalami longsor, bahkan baru-baru ini menutup seluruh jalan hingga menghambat arus transportasi,” katanya.
Syarifatul juga menyoroti kontur jalan berbukit yang menyebabkan kabut tebal saat malam hari, sehingga menurunkan jarak pandang dan meningkatkan risiko kecelakaan.
“Apalagi di wilayah itu sering terjadi insiden seperti truk yang jatuh ke jurang maupun kecelakaan CPO,” imbuhnya.
Menurutnya, pembangunan jalan alternatif yang aman sangat diharapkan masyarakat, tidak hanya untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga sebagai dukungan terhadap pergerakan ekonomi.
“Saya harap pemerintah provinsi bisa masuk dan melakukan kolaborasi. Kami DPRD Provinsi mendorong langkah tersebut sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transportasi lintas wilayah,” tutup Syarifatul. (Redaksi)
