Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah
“Internet sendiri sudah merupakan kebutuhan dasar, jadi sudah selayaknya tidak ada lagi blankspot di Berau”
MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Munculnya isu pemangkasan anggaran yang dialami Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau memicu keprihatinan, terutama di tengah masih banyaknya titik blankspot yang belum teratasi.
Blankspot atau wilayah tanpa akses internet menjadi hambatan serius dalam proses pendidikan yang kini semakin bergantung pada sistem digital.
Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, turut menanggapi isu tersebut dan menekankan pentingnya mempertahankan anggaran untuk sektor yang berdampak langsung pada pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
“Saya belum dapat informasi nominal pasti pemangkasan anggaran dari Diskominfo Berau,” ujar Liliansyah.
Namun menurutnya, jika anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan pendidikan dan akses internet, maka seharusnya tidak menjadi bagian dari pos yang dipangkas.
“Saya rasa kalau memang itu kepentingan pendidikan harusnya tidak perlu dipangkas,” tegasnya.
Ia merujuk pada instruksi Presiden RI yang mengarahkan pemangkasan anggaran lebih difokuskan pada kegiatan perjalanan dinas dan rapat-rapat seremonial yang tidak berdampak langsung kepada pelayanan publik.
“Kalau sesuai instruksi presiden, yang dipangkas itu di antaranya perjalanan dinas dan rapat-rapat seremonial,” jelasnya.
Di tengah kemajuan teknologi dan sistem pendidikan yang semakin mengandalkan internet, Liliansyah menilai keberadaan jaringan yang merata menjadi kebutuhan dasar yang tak bisa ditawar lagi.
“Apalagi sekarang kan serba digital. Absensi dan proses belajar mengajar sekarang perlu akses internet,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa internet telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, tidak selayaknya masih ada wilayah di Berau yang tidak terjangkau jaringan.
“Internet sendiri sudah merupakan kebutuhan dasar, jadi sudah selayaknya tidak ada lagi blankspot di Berau,” tutupnya.
DPRD Berau berharap agar kebijakan anggaran dapat lebih selektif dan berpihak pada pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan dan infrastruktur digital. (GIT/ADV)
