Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan
“Fokus kami tetap pada konektivitas, air bersih, dan kemantapan jalan. Untuk ruas jalan ke Kelay saja, anggarannya tahun ini sekitar Rp60 miliar.”
MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, Fendra Firnawan, memastikan fokus kerja dinasnya pada tahun anggaran mendatang tidak berubah, meski isu penyesuaian anggaran mulai mencuat.
Ia menegaskan, hingga kini pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD masih berjalan, sehingga belum ada keputusan resmi terkait besaran anggaran.
“Kami hanya menunggu hasil pembahasan. Jadi sampai sekarang belum ada yang pasti,” ujarnya, Senin (30/9/2025).
Menurut Fendra, DPUPR tetap berpegang pada tiga indikator kinerja utama, yakni peningkatan konektivitas antarwilayah, perluasan layanan air bersih, dan peningkatan kemantapan jalan di berbagai kecamatan.
Sebagai contoh, untuk peningkatan akses ke Kecamatan Kelay, DPUPR telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun ini.
Proyek ini baru bisa dijalankan setelah Kementerian Kehutanan memutuskan bahwa jalan tersebut tidak lagi berstatus jalan perusahaan, melainkan jalan pemerintah daerah.
“Jalan Kelay yang dulu dianggap jalur perusahaan kini sudah resmi jadi kewenangan daerah. Itu yang memungkinkan kita masuk dengan anggaran,” jelasnya.
Meski begitu, Fendra belum bisa menyebutkan panjang ruas jalan yang akan dikerjakan. Ia hanya memastikan nilai anggaran telah ditetapkan untuk mengawali pengerjaan infrastruktur tersebut.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa DPUPR berfokus pada infrastruktur dasar dan konektivitas. Sementara pembangunan di sektor lain, seperti sekolah atau fasilitas kesehatan, akan ditangani oleh dinas teknis terkait.
Fendra berharap, dengan dukungan anggaran yang memadai dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, pembangunan infrastruktur di Berau bisa terus berjalan berkesinambungan.
“Targetnya sederhana: masyarakat bisa merasakan langsung manfaat pembangunan. Jalan yang bagus, air bersih yang layak, dan konektivitas yang memadai adalah hak masyarakat yang wajib kita wujudkan,” pungkasnya. (Redaksi)
