MEDIASATYA.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons data yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana triliunan yang mengendap di bank Jakarta.
Pramono mengatakan data yang disampaikan Purbaya benar. Ia menyebut dana itu mengendap karena pembayaran-pembayaran yang dilakukan Pemprov biasanya melonjak pada akhir tahun.
“Beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Pramono mencontohkan pada akhir 2023, ada dana mengendap di bank sekitar Rp16 triliun.
Lalu di 2024, ada dana sekitar Rp18 triliun di bank.Ia memastikan dana Rp14,6 triliun saat ini akan digunakan untuk pembayaran-pembayaran kegiatan yang dilakukan Pemprov.
“Bahkan Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, ‘tambah dong Rp10 triliun, yang mau ditransfer, segera ditransfer’ Jadi kami bukan apa, mengatakan enggak, tapi memang betul. 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini,” katanya.
Menkeu Purbaya sebelumnya mengungkap masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025.
Berdasar data, Pemprov DKI Jakarta memiliki dana Rp14,6 triliun yang tersimpan di bank.
Purbaya vs Dedi Mulyadi
Dua tokoh yang sedang hangat-hangatnya menjadi media darling, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, saling berbantahan di ruang publik.
Purbaya juga menyoroti praktik sejumlah pemerintah daerah yang memilih menempatkan dananya di bank-bank nasional, bukan di Bank Pembangunan Daerah.
Dari data yang ada, Pemprov DKI Jakarta memiliki simpanan terbesar dengan angka mencapai Rp 14,6 triliun, sedangkan Jawa Barat tercatat di urutan kelima dengan simpanan Rp 4,1 triliun.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melalui akun Instagramnya, Selasa (21/10/2025), KDM memberikan bantahan.
“Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi.
Menkeu Purbaya menanggapi bantahan KDM dengan cara yang lebih berkelas
“Tanya aja ke bank sentral. Itu ‘kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu ‘kan dari laporan perbankan, data Pemda,” ujar Purbaya. (Redaksi)
