Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diyah
“Pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap individu, karena kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari dan masa depan kita.”
MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Hj. Syarifatul Sya’diyah, S.Pd., M.Si kembali menggelar agenda Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 Tahun 2025 bertajuk “Prioritas Kebijakan Publik.”
Acara ini dilaksanakan di wilayah VI yang mencakup Bontang, Kutai Timur, dan Berau, tepatnya pada Sabtu (24/5/2025) di Jalan APT Pranoto, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
Dalam penyampaiannya, politisi Partai Golkar tersebut menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik sangat krusial agar keputusan pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Ia menyebut, setiap kebijakan harus melalui proses analisis mendalam serta melibatkan partisipasi publik secara aktif.
“Pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap individu, karena kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari dan masa depan kita,” tegas Syarifatul.
Ia juga menekankan bahwa prioritas kebijakan publik adalah landasan penting yang digunakan pemerintah atau otoritas terkait untuk merespons isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan dan keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan agar demokrasi berjalan lebih sehat.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Hermansyah dan Ahmad Baedowi.
Dalam paparannya, Hermansyah menekankan pentingnya tujuan penetapan prioritas kebijakan dan faktor yang mempengaruhi prioritas penentuan.
Sementara itu, Ahmad Baedowi menyuarakan perlunya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam penetapan prioritas kebijakan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
Sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Salmiah berlangsung aktif, dengan banyak peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan mereka terhadap isu kebijakan yang relevan dengan kondisi di daerah.
Sosialisasi ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif, sekaligus mendorong kesadaran warga Berau agar lebih terlibat dalam pembangunan demokrasi yang inklusif. (Redaksi)
