Raffi Ahmad Siap Kerja Naik Transportasi Umum, Harta Utsus Prabowo Tembus Rp 1 Triliun

Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

“Saya suka naik transportasi umum kok. Saya masih sering naik transportasi umum,”

MEDIASATYA.COM – kabar artis tersohor tanah air, Raffi Ahmad yang kini berstatus sebagai pejabat publik acap kali menyedot perhatian publik.

Tengok saja soal harta kekayaan utusan khusus (Utsus) Presiden Prabowo dilaporkan menembus Rp 1 Triliun, berdasarkam data LHKPN terbaru.

Namun dengan harta kekayaan tersebut, Raffi Ahmad mengaku siap bekerja menggunakan transportasi umum.

Diketahui, Raffi Ahmad, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Ia merespons usulan agar pejabat pemerintah menggunakan transportasi umum setidaknya sekali dalam seminggu.

Raffi menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan tersebut.

“Ya kita ikut saja apa arahan yang terbaik untuk meng-influence semua masyarakat yang terbaik,” kata Raffi Ahmad melansir Insertlive, Minggu (2/2/2025).

Suami Nagita Slavina ini juga mengungkapkan bahwa dirinya memang gemar menggunakan transportasi umum dan masih sering melakukannya hingga kini.

“Saya suka naik transportasi umum kok. Saya masih sering naik transportasi umum,” ungkap Raffi yang telah melaporkan jumlah hartanya di LHKPN sebesar Rp 1,03 triliun.

Sebagai informasi, banyak pejabat pemerintah yang selama ini mengandalkan mobil dinas lengkap dengan pengawalan iring-iringan patroli.

Hal ini memicu kritik dari Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, yang menilai penggunaan patwal di jalan raya seharusnya dikurangi.

Ia juga mendorong pejabat pemerintah untuk lebih sering memanfaatkan transportasi umum.

“Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial,” ujar Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia.

MTI merekomendasikan agar pengawalan jalan hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Menurut MTI, penggunaan transportasi umum oleh pejabat tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk merasakan langsung kondisi yang dialami masyarakat.

“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (Redaksi)