Perjuangan Abdulloh Kawal Pembangunan Bank Darah RSUD Kanujoso Balikpapan: Kesehatan Warga Utama

MEDIASATYA.CO.ID – Di tengah ketatnya ruang fiskal APBD 2026, satu isu yang tampaknya tak bisa ditawar lagi muncul dari Balikpapan yakni kesehatan.

Komisi III DPRD Kalimantan Timur mendapati fakta mengejutkan saat melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Rabu (11/2/2026).

Dari total kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas rumah sakit, anggaran yang tersedia baru mencakup sekitar 10 persen.

Angka itu bukan sekadar statistik. Bagi Abdulloh, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, itu adalah alarm yang harus segera dibunyikan.

Ia datang bukan hanya sebagai pejabat legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan, tetapi sebagai figur yang belakangan kian dikenal publik Balikpapan karena konsistensinya memperjuangkan kebutuhan kota.

Di ruang-ruang diskusi politik lokal, nama Abdulloh bahkan mulai digadang-gadang sebagai salah satu figur terkuat yang berpotensi tampil dalam kontestasi Wali Kota Balikpapan 2029.

Namun, yang membuatnya mencolok bukan semata wacana elektoral, melainkan keberaniannya memusatkan perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu yang paling ia soroti dalam kunjungan tersebut adalah rencana pembangunan gedung bank darah, fasilitas yang menurutnya sangat krusial untuk menunjang pelayanan medis, khususnya dalam kasus-kasus darurat serta tindakan spesialistik.

Abdulloh menilai rumah sakit rujukan tingkat lanjut seperti RSUD Kanujoso tidak bisa berjalan optimal jika infrastruktur penunjang seperti bank darah masih tertinggal.

Ia menegaskan, jika pendanaan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum mencukupi, maka jalur APBD harus segera dibuka.

Abdulloh mengatakan pihaknya akan mendorong penambahan anggaran melalui APBD Perubahan maupun skema pergeseran anggaran agar pembangunan fasilitas tersebut tidak tertunda.

Tak hanya bank darah, Abdulloh juga menyoroti sejumlah bangunan lama di lingkungan RSUD Kanujoso yang dinilai sudah tidak lagi representatif.

Menurutnya, rehabilitasi menyeluruh diperlukan agar rumah sakit tetap memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Sorotan ini semakin penting karena RSUD Kanujoso bukan hanya melayani warga Balikpapan, tetapi juga menjadi rumah sakit rujukan pasien dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Posisi rumah sakit ini pun semakin strategis karena berada di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diperkirakan akan memicu peningkatan mobilitas penduduk dan lonjakan kebutuhan layanan medis dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren kebutuhan layanan kesehatan spesialistik juga terus meningkat.

Kondisi ini menuntut kesiapan infrastruktur dan sumber daya agar layanan tidak kolaps di tengah tingginya permintaan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD telah menyepakati APBD 2026 sekitar Rp15,15 triliun.

Nilai tersebut mengalami koreksi setelah target pendapatan tahun sebelumnya tidak tercapai, sehingga ruang fiskal menjadi semakin terbatas.

Namun Abdulloh menegaskan, sektor kesehatan tidak bisa ditempatkan sebagai pos anggaran yang bisa ditunda.

Bagi Komisi III DPRD Kaltim, penguatan RSUD Kanujoso adalah investasi jangka panjang yang menyangkut keselamatan masyarakat.

Tanpa dukungan anggaran memadai, optimalisasi pelayanan rumah sakit berisiko terhambat, terlebih di tengah pertumbuhan penduduk dan geliat kawasan penyangga IKN.

Komisi III memastikan akan terus mengawal pembahasan anggaran lanjutan agar kebutuhan mendesak di RSUD Kanujoso dapat direalisasikan secepatnya.

Sikap itu pula yang membuat nama Abdulloh semakin diperhitungkan di Balikpapan.

Di saat banyak figur politik lebih memilih bermain aman, ia tampil dengan langkah yang konkret, memastikan pelayanan kesehatan tidak menjadi korban dari keterbatasan anggaran.

Di Balikpapan, isu kesehatan bukan sekadar proyek pembangunan. Ini soal nyawa. Dan Abdulloh tampaknya ingin memastikan, kota ini tidak kehilangan hak dasarnya hanya karena angka-angka di meja anggaran. (Redaksi)