Berau, Mediasatya.com – Serapan anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau menjadi perhatian serius dalam rapat Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2024.
Anggota DPRD Berau, Feri Kombong, menegaskan bahwa evaluasi serapan anggaran tahun sebelumnya penting dilakukan untuk perencanaan yang lebih baik ke depan. Fokus utama pembahasan ialah penggunaan 20 persen anggaran yang merupakan amanat Undang-Undang untuk sektor pendidikan.
“Dari 20 persen anggaran yang dialokasikan atau sekitar Rp 700 miliar, hanya terealisasi Rp 500 miliar. Sebagian besar untuk gaji dan pelatihan, sedangkan belanja modal pembangunan fisik hanya Rp 29 miliar, atau sekitar 0,8 persen,” ucapnya, Selasa (12/11/2024).
Anggaran yang Tidak Terpusat
Feri mengungkapkan, dari 20 persen anggaran yang disediakan, hanya 13 persen yang dikelola langsung oleh Disdik Berau. Sisanya, 7 persen, tersebar di OPD lain seperti bagian Kesra untuk beasiswa dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk pelatihan dan tugas pelajar.
“Maksud dari Bappeda, semua yang menyangkut dunia pendidikan masuk dalam 20 persen, meskipun tidak langsung di Dinas Pendidikan. Contohnya beasiswa yang masuk dalam hibah di Kesra, atau pelatihan yang ada di BKD,” papar Feri.
Ia membandingkan pengelolaan anggaran pendidikan di Berau dengan daerah lain seperti Surabaya dan Yogyakarta, yang sepenuhnya mengelola 20 persen anggaran pendidikan melalui Dinas Pendidikan tanpa pembagian ke OPD lain.
“Kita berharap pola seperti di Surabaya dan Jogja bisa diterapkan di Berau. Dengan begitu, anggaran pendidikan lebih fokus dan terarah,” tambahnya.
Tantangan Zonasi dan Kekurangan Guru
Feri juga menyoroti sistem zonasi sekolah yang memengaruhi alokasi anggaran. Sistem zonasi dibuat untuk memastikan kesetaraan pendidikan di semua wilayah, termasuk pelosok, dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sekolah.
“Zonasi dibuat agar semua sekolah, baik di kota maupun pelosok, memiliki kualitas yang setara. Tapi ini juga menyebabkan anggaran terpecah untuk pembangunan di banyak sekolah,” ujarnya.
Selain anggaran, kekurangan guru SD dan SMP di Berau menjadi perhatian serius. Saat ini, Berau membutuhkan tambahan 172 tenaga pengajar, namun terkendala oleh regulasi yang melarang pengangkatan guru honorer.
“Dinas Pendidikan akan membuat telaah untuk disampaikan ke Bupati, yang kemudian dikonsultasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kemenpan. Ini penting agar masalah kekurangan tenaga pengajar dapat segera diatasi,” pungkas Feri.
Rapat tersebut menegaskan pentingnya optimalisasi serapan anggaran, perencanaan pendidikan yang terarah, dan penyelesaian isu tenaga pendidik guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau.
Aldi/Rdk/Adv
