Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh peraih suara terbanyak di Pileg 2024
“Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,”
MEDIASATYA.CO.ID – Rapat Pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bergulir panas, Senin (14/7/2025).
Pada rapat pembahasan tersebut diwarnai aksi walkout oleh legislator Kaltim.
Salah satunya Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh keluar dari forum rapat sebagai bentuk protes.
Ia menganggap aspirasi masyarakat yang dibawanya tidak diakomodasi dalam pembahasan rapat tersebut.
Politisi Golkar peraih suara terbanyak di Pileg 2024 tersebut memilih meninggalkan ruangan rapat.
“Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,” ujar Abdulloh.
Menurutnya pembahasan standar format usulan pokir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Ia menilai revisi standar usulan tidak menyentuh substansi, dan justru menyulitkan anggota dewan dalam memperjuangkan pokok pikiran hasil reses.
“Ini cuma soal usulan format-format aja. Padahal tanpa itu pun bisa. Tapi kenapa justru aspirasi rakyat, ada pembatasan-pembatasan prosedural yang justru menghambat penyampaian pokok pikiran,” ucapnya.
Abdulloh mempertanyakan guna rapat-rapat sebelumnya, termasuk digelar di Balikpapan, baginya hal itu hanya menghabiskan anggaran negara tanpa hasil nyata terhadap penyusunan pokir.
Ia menegaskan bahwa standar penyusunan Pokir seharusnya menjadi wadah yang fleksibel untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan.
Proses yang terjadi saat ini menurutnya telah menyimpang dari semangat partisipatif dalam perencanaan pembangunan.
“Kalau begini caranya, saya akan terus bersikap kritis. Karena ini bukan soal pribadi, tapi soal memperjuangkan suara rakyat,” ujar Abdulloh
Untuk diketahui, Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, meluapkan kekecewaan dengan walkout dari rapat pembahasan Pokir karena menilai aspirasi rakyat yang dibawa dari hasil reses diabaikan.
Ia menyebut forum tersebut hanya menghabiskan anggaran tanpa menyentuh substansi kebutuhan masyarakat.
Ketegangan menyelimuti Rapat Pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin, 14 Juli 2025.
Insiden terjadi di Gedung E lantai 1 saat rapat membahas tindak lanjut hasil reses anggota dewan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. (Redaksi)
