MEDIASATYA.CO.ID – Menindaklanjuti kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti tentang rencana ada regulasi terbaru tentang perubahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tingkat SMP dan SMA
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong menilai perubahan sistem PPDB menjadi SPMB hanya akan menimbulkan potensi rayonisasi semakin pelik dan kesenjangan antar sekolah-sekolah.
“Sistem rayonisasi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antar sekolah-sekolah karena mana sekolah unggulan dan tidak,” ungkapnya Selasa (8/4/2025).
Menurutnya kebijakan pemerintah pusat tersebut harus diseleksi secara rinci oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Berau dan mampu menyelesaikan masalah kesenjangan antar sekolah.
“Jangan sampai yang terbaru ini pun akan menimbulkan kesenjangan dan kualitas pendidikan tidak maksimal di sekolah,” ucapnya.
Rudi berpendapat bahwa sistem zonasi yang sebelumnya diterapkan memiliki tujuan baik yakni menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah.
“Yaitu baik dari sisi tenaga pendidik maupun peserta didik,” ujarnya.
Dengan sistem tersebut, menurutnya tidak ada lagi istilah sekolah unggulan yang hanya diisi oleh siswa dari kalangan tertentu serta sementara sekolah lainnya dipandang sebelah mata.
“Kebijakan sistem zonasi sudah bagus, hanya karena tidak menciptakan sekolah unggulan yang hanya diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu. Dengan sistem itu, sekolah-sekolah bisa merata,” ujarnya.
Di satu sisi, Rudi mengakui sekarang di Kabupaten Berau, sistem zonasi masih menghadapi tantangan besar, terutama dari segi sarana dan prasarana (sapras).
“Keterbatasan Ruang Kelas Belajar (RKB) menyebabkan daya tampung sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mendaftar. Padahal APBD Berau besar buat penambahan RKB,” bebernya.
Sehingga jika ada kebijakan rayonisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, Rudi mengungkapkan khawatir bakal memperlebar kesenjangan antar sekolah di Berau.
“Kalau sistem rayonisasi diterapkan, yang saya khawatirkan akan muncul kesenjangan antara sekolah satu dengan lainnya,” imbuhnya.
“Apalagi kalau akhirnya ada sekolah unggulan yang hanya diisi anak-anak pejabat atau pengusaha. Nanti SMP ini jadi favorit, yang lain dianggap buangan. Ini yang tidak boleh terjadi,” sambungnya.
Sehingga menurutnya, di kota-kota besar penerapan sistem rayonisasi tentu tidak menjadi masalah, karena semua sekolah memiliki fasilitas yang relatif setara.
“Namun di daerah seperti Berau, kondisi sekolah masih beragam, sehingga perlu perhatian khusus dalam penerapan sistem ini agar tidak menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan,” urainya.
kendati demikian pihaknya akan melihat bagaimana sistem rayonisasi ini berjalan di Berau dan bisa mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.
“Sehingga tidak ada kelompok siswa yang menumpuk di satu sekolah, sementara sekolah lain kekurangan murid atau tenaga pengajar yang memadai,” pungkasnya. (ADV/JS)
