Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh Soroti Melambatnya Pembangunan Jalan Akibat Efisiensi Anggaran

MEDIASATYA.CO.ID – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menyoroti melambatnya pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Bumi Etam. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi faktor utama di balik tertundanya sejumlah proyek strategis, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

“Sekarang baik proyek jalan nasional maupun provinsi terkena dampak efisiensi. Karena anggarannya terbatas, beberapa kegiatan akhirnya harus ditunda,” ujar Abdulloh di Samarinda, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menghambat rencana pembangunan daerah, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat di kawasan pedalaman yang masih menantikan akses jalan layak.

Diperlukan Koordinasi dan Strategi Bersama

Abdulloh menegaskan, persoalan ini tidak dapat diselesaikan sepihak oleh pemerintah daerah.

Diperlukan koordinasi erat antara DPRD, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, dan instansi teknis agar proyek-proyek tertunda bisa segera dilanjutkan ketika kondisi fiskal kembali membaik.

“Perlu kerja bersama lintas lembaga agar proyek strategis tidak mangkrak terlalu lama,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi juga berdampak pada proyek-proyek di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Namun begitu, peluang mendapatkan tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat tetap terbuka — asalkan daerah mampu menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik sejak awal tahun.

“Jika serapan anggaran triwulan pertama sudah mencapai 30 persen, pemerintah pusat menjanjikan akan mengembalikan sebagian dana yang sempat dipotong. Ini peluang bagi Kaltim untuk mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Evaluasi dan Percepatan Lelang Proyek

Sebagai langkah antisipasi, Komisi III DPRD Kaltim berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program infrastruktur dalam APBD 2026.

Tujuannya agar skala prioritas pembangunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa menambah beban fiskal.

“Pemerintah daerah tentu ingin pembangunan jalan berjalan cepat, tapi harus realistis dengan kondisi anggaran. Tidak bisa dipaksakan kalau dana belum tersedia,” kata Abdulloh.

Ia juga mendorong agar proses lelang proyek infrastruktur dimulai lebih awal, idealnya sejak Desember, agar penyerapan APBD pada triwulan pertama meningkat.

Dengan disiplin dalam pengelolaan anggaran, ia optimistis kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah akan semakin kuat.

“Kalau daerah tertib sejak awal, pusat pasti menilai itu sebagai kinerja positif. Dengan begitu, meski dalam situasi efisiensi, pembangunan jalan tetap bisa berjalan dan harapan masyarakat tidak terhenti,” pungkasnya. (Redaksi)