Jokowi vs PDIP Soal Instruksi Megawati Boikot Retreat Prabowo, Banteng: Bukan Urusan Orang Luar

Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,”

MEDIASATYA.COM – Tensi politik nasional kian memanas usai Megawati menurunkan perintah untuk tak hadiri retreat kepala daerah di Magelang.

Ditengarai perintah itu turun, lantaran merespons ditahannya Sekjem PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Perintah boikot retreat itu berbuntut pada puluhan kepala daerah kader PDIP absen dalam agenda nasional tersebut.

Terbaru Presiden RI ke-7 Joko Widodo memberikan komentar soal instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. 

Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan pemerintah dan mengingatkan para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan bukan untuk kepentingan yang lain.

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” ujar dia, dilansir Detik.com, Sabtu (22/2/2025).

Terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, kemudian menanggapi pernyataan dari Jokowi. Said mengatakan instruksi Megawati merupakan urusan internal partai.

“Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata politisi Banteng yang menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya saat diwawancarai di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar No. 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tak lama usai Hasto ditahan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada Kepala Daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21 hingga 28 Februari mendatang.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.

Lalu Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya yang sudah terlanjut menuju Magelang, menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. (Redaksi)