MEDIASATYA.COM – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diblokir.
Meskipun tak bersuara banyak, Jokowi meminta persoalan pemblokiran itu ditanyakan ke Pemerintah Prabowo Subianto.
“Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan pemerintah,” kata Jokowi mengutip Detikcom, Minggu (9/2/2025).
Jokowi juga mengaku beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Jokowi mengaku hanya bertanya soal kabar Basuki.
“Ya kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas’ he-he…, ‘keluarga gimana’ gitu aja. Urusan ngabarke (mengabarkan),” ucapnya.
Kemudian Jokowi juga mengaku tidak membahas mengenai IKN dengan Basuki. Ia kembali menegaskan IKN merupakan urusan pemerintahan.
“(Membahas soal IKN) itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah. (Basuki mengabarkan progres IKN) nggak ada hubungannya. Progres ya ke Presiden, ke menteri,” pungkasnya.
Rocky Gerung: Anggaran IKN Harusnya Nol
Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Dody mengungkapkan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaranya tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Rocky Gerung menyebut banyak kritik yang mempertanyakan anggaran untuk IKN.
“Ya mungkin sekadar untuk pemeliharaannya oke Tetapi kalau masih ada semacam upaya untuk membangun bagian-bagian tertentu dari IKN maka itu artinya juga pemborosan,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (7/2/2025).
Rocky lalu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada Sumber Daya Manusia. Hal itu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Terutama membentuk manusia Indonesia dari sejak di bangku sekolah supaya bergizi,tahan secara fisik kecukupan nutrisi kan itu intinya jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi penghematan memang seharusnya IKN itu nol. Kan enggak ada gunanya kan apa efeknya dalam 5 tahun ke depan,” imbuh Rocky.
Rocky lalu menyinggung saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi proyek Hambalang yang dibangung era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jokowi pernah berkunjung ke proyek pusat olahraga di Hambalang, Kabupaten Bogor pada Jumat (18/3/2016).
Diketahui, Proyek Hambalang mulanya hanya ditujukan untuk pembibitan atlet usia dini dan remaja.
Namun, tujuan proyek itu diubah menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elite untuk berlaga di ajang kompetisi dunia.
Alhasil, pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault semula hanya Rp 125 miliar.
Namun, akibat perubahan tujuan itu, anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 2,5 triliun. Proyek Hambalang terbengkalai sejak 2011 setelah kasus korupsi itu terungkap.
“Kalau kita bandingkan misalnya kasus mangkraknya Hambalang yang jadi bahan olok-olok Presiden Jokowi di awal beliau memerintah 10 tahun lalu dia datangi Hambalang hanya untuk ngeledek SBY. Bahwa SBY bikin mangkrak nah kenapa enggak diteruskan oleh Jokowi,” kata Rocky Gerung.
Rocky menuturkan Jokowi hanya memamerkan mangkraknya proyek Hambalang untuk mengolok-olok SBY.
Ia membayangkan bila SBY melakukan hal yang sama pada saat ini. Namun, Rocky yakin Presiden ke-6 RI SBY tidak akan melakukan hal itu.
“Enggak mungkin kita lihat dari Pak SBY olok-olok terhadap mangkraknya IKN tetapi rakyat menemukan menemukan sinyal itu bahwa sebetulnya Jokowi sedang diolok-olok tuh melalui penangguhan atau bahkan pembatalan anggaran,” ujarnya.
Rocky lalu menilai IKN adalah warisan kepentingan Jokowi yang mesti dihentikan karena tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
“Terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh impactnya, terhadap masuknya investasi asing enggak ada tuh karena kepastian hukum di situ dipertanyakan oleh para investor,” ujar Rocky.
Respons Masyarakat Sepaku
Anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dipangkas dan diblokir.
Hal itu menuai beragam komentar dari masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), lokasi IKN berada.
Salah satunya adalah Sri Wahyuni, warga Desa Semoi Dua, yang mengungkapkan kekhawatirannya apabila anggaran benar-benar ditiadakan dan pembangunannya dihentikan.
Mengingat, IKN telah memberikan banyak dampak positif terhadap kemajuan di Sepaku, termasuk di desanya.
“Sayang sekali kalau distop pembangunannya, karena kita seperti ini cukup maju karena adanya IKN,” ungkapnya, Minggu (9/2/2025).
Sri Wahyuni yang memiliki usaha kue kering juga menyebutkan, salah satu dampak positif yang dirasakan selama ini adalah banyaknya pendatang yang tinggal di Sepaku.
Hal itu membuat pembeli produknya semakin ramai.
Hampir setiap hari ada saja pesanan kue yang ia
terima dari perusahaan-perusahaan di Sepaku.
“Dulu di sini sepi, kita mau jualan juga susah. Sekarang jadi ramai kalau kita jualan, apalagi jual makanan,” sambungnya.
Tidak hanya itu, akses transportasi juga memadai sejak adanya proyek pekerjaan ibu kota baru itu.
Ojek online, kurir pengantar makanan, hingga transportasi umum lainnya kini juga marak di sana.
Kondisi itu, diakui Sri Wahyuni cukup memudahkan, baik untuk aktivitasnya sehari-hari maupun untuk usahanya.
“Sekarang sudah ada ojek online, jadi kalau tidak bisa antar pesanan ke pelanggan, tingga pesan ojek saja, sudah enak sekarang,” ujarnya.
Hal senada juga dirasakan oleh Haerani, warga Desa Tengin Baru.
Ia mengatakan bahwa hampir seluruh jalanan yang ada di Sepaku beraspal mulus dengan adanya IKN.
Ia kembali mengingat beberapa tahun sebelumnya, di mana kondisi jalan masih berbatu dan ada lubang di hampir setiap sisi jalan.
Kini semuanya terasa serba cepat, karena pemerintah menurutnya memberikan perhatian lebih untuk Sepaku.
“Dulu kalau mau ke Balikpapan itu rasanya mikir-mikir karena jalanan rusak, setelah ada IKN ini, kalau mau ke Balikpapan cepat sampainya karena bagus semua jalanan,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini Sepaku sudah ramai dan suasananya dirasa lebih hidup dibandingkan dahulu.
Katanya, kalau anggaran IKN sudah tidak ada, dan IKN berhenti dibangun, maka Sepaku bisa saja kembali seperti dulu yang sepi.
“Kalau anggarannya dipangkas atau tidak dilanjutkan itu IKN bisa saja Sepaku sepi lagi, tapi kan pasti pemerintah punya pertimbangan yang baik,” tutupnya.
Anggaran IKN Diblokir
Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sempat menyebut anggaran IKN tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).
“Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” lanjut Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Setelah berkelakar soal anggaran IKN, Dody mengatakan akan melaporkan hasil RDP dengan Komisi V DPR ke Menkeu Sri Mulyani.
“Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu pihak Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya.
Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main.
Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.
Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif.
“Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” katanya. (Redaksi)
