Samarinda, Mediasatya.com – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Aliansi Mahasiswa Pertanian Universitas Mulawarman (UNMUL) menggelar aksi damai di depan Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (24/09/2024). Aksi ini dilakukan untuk mengadvokasikan hak-hak petani, khususnya mereka yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
Muhammad Iqbal, Humas aksi Hari Tabi, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi petani yang semakin terpinggirkan.
“Kita menyaksikan kondisi pertanian hari ini semakin miris di Negeri yang katanya agraris” ujar Iqbal dengan tegas.
Aksi damai ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk BEM Fakultas Pertanian, BEM FISIP, BEM KM UNMUL, Himpunan Teknologi Hasil Pertanian, Himpunan Agroteknologi, Himpunan Peternakan, Himpunan Agribisnis, DPC GMNI Samarinda, dan Himapenjas. Mereka datang untuk menyampaikan empat tuntutan kepada PJ Gubernur Kaltim, yang dianggap mendesak untuk segera disikapi.
Iqbal menjelaskan bahwa tuntutan pertama adalah “Mewujudkan Reformasi Agraria Sejati”. Menurutnya, konflik agraria di Kaltim semakin masif akibat pembangunan yang merampas ruang hidup petani.
Tuntutan kedua menyangkut “Perbaikan Sektor Birokrasi Pertanian dan Peternakan”. Mahasiswa menilai regulasi yang ada saat ini belum berpihak secara signifikan kepada masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan petani dan peternak.
Tuntutan ketiga adalah “Pengesahan RUU Masyarakat Adat”. Iqbal menyoroti bahwa banyak masyarakat adat yang tertindas oleh kebijakan pemerintah yang dianggap serampangan, sehingga pengesahan RUU ini dipandang sebagai langkah penting untuk melindungi hak-hak mereka.
Tuntutan terakhir yang diajukan mahasiswa adalah “Hentikan Kriminalisasi Terhadap Rakyat”. Iqbal menekankan bahwa gerakan rakyat sering diwarnai intimidasi dan kriminalisasi oleh oknum aparat, dan mahasiswa meminta agar praktik-praktik semacam ini segera dihentikan.
Aksi tersebut mengharapkan kehadiran PJ Gubernur Kaltim untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, namun sayangnya, gubernur tidak hadir. “Kami sangat menyayangkan, karena kami butuh mereka sebagai penentu kebijakan,” ungkap Iqbal.
Meskipun begitu, Kepala Bagian Pemerintahan Kaltim, Imanudin, turun langsung menemui mahasiswa. Ia menawarkan solusi agar tuntutan yang disampaikan bisa dibahas bersama-sama dalam forum diskusi yang melibatkan pemerintah, mahasiswa, dan para akademisi.
“Pemerintah kita hadirkan, mahasiswa kita hadirkan, pelaku-pelakunya kita hadirkan. Kita komunikasikan dan bahas bersama-sama,” ujar Imanudin.
Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah untuk mengupas tuntas permasalahan yang diajukan mahasiswa, termasuk soal reforma agraria dan birokrasi pertanian.
Imanudin menjelaskan bahwa beberapa tuntutan mahasiswa sudah mulai dilaksanakan, seperti program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang bertujuan menyelesaikan persoalan tanah di Kaltim. Selain itu, ia menyebut bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan dalam bentuk 100 ekor sapi untuk peternak sebagai bagian dari program pengembangan sektor peternakan.
Sementara itu, untuk tuntutan terkait RUU Masyarakat Adat, Imanudin menyarankan agar masyarakat adat mengajukan usulannya melalui pemerintah daerah setempat atau DPRD. Ia menekankan bahwa ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini, seperti yang telah dilakukan di wilayah Gunung Lumut dan Kutai Barat.
Di akhir aksi, Imanudin mengapresiasi semangat mahasiswa dalam memperjuangkan nasib petani dan masyarakat adat. “Pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kaltim harusnya kuat, dan kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” tutupnya.
penulis : oi
