MEDIASATYA.CO.ID – Di salah satu ruang rapat tertutup Hotel Bumi Senyiur Samarinda, tim dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan verifikasi ketat terhadap calon penerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Salah satu nama yang masuk daftar verifikasi itu: Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Jujur, kami cukup terkejut. Samarinda ternyata termasuk dalam daftar calon penerima yang diverifikasi,” ujar Andi Harun usai mengikuti proses wawancara yang berlangsung hampir dua jam, Senin (27/10/2025) pagi.
Di wajahnya, tergambar kombinasi antara bangga dan rendah hati.
Verifikasi ini dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Tony Haryadi Effendi dari Setmilpres, didampingi Amri Rahim dari Kemendagri.
Prosesnya tak main-main: mulai dari pengecekan data pembangunan, sinkronisasi capaian faktual, hingga evaluasi kinerja lapangan.
Semua dilakukan untuk menilai sejauh mana kinerja kepala daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
1. Probebaya: Swakelola Rp100 Juta per RT
Program Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) menjadi magnet utama dalam penilaian.
Lewat kebijakan ini, setiap RT di Samarinda mendapatkan alokasi Rp100 juta per tahun untuk membiayai kebutuhan pembangunan kecil dan kegiatan pemberdayaan ekonomi warga. Modelnya swakelola—masyarakat merancang, mengawasi, sekaligus mengeksekusi proyek di lingkungannya.
Pendekatan ini dianggap inovatif karena menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan dari tingkat paling bawah.
2. Pengendalian Banjir: Dari Krisis ke Pengurangan Signifikan
Isu banjir adalah “penyakit lama” Samarinda. Namun data statistik yang dibawa tim verifikator menunjukkan perubahan nyata.
“Memang belum sepenuhnya tuntas, terutama di wilayah Samarinda Utara. Tapi dibandingkan belasan tahun lalu, genangan berkurang signifikan,” kata Andi Harun.
Sejak 2021, sejumlah proyek strategis seperti normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, dan pembenahan kawasan rawan genangan berhasil menekan frekuensi dan durasi banjir di pusat kota.
3. Kelurahan Digital: Wujud Smart City yang Nyata
Transformasi digital juga menjadi sorotan penting.
Melalui Program Kelurahan Digital, Pemkot Samarinda mengintegrasikan layanan publik berbasis teknologi.
Masyarakat kini bisa mengakses berbagai layanan secara daring—mulai dari administrasi kependudukan, izin usaha, hingga pelaporan lingkungan.
Program ini dinilai efektif meningkatkan akuntabilitas dan integritas pelayanan publik, dua indikator utama dalam penilaian Satyalencana.
“Mohon doanya, semoga semua berjalan lancar dan penghargaan ini benar-benar bisa kita terima,” tutup Andi Harun dengan nada penuh harap.
Apapun hasil akhirnya, proses ini sudah menjadi pengakuan tersendiri bagi Kota Samarinda—bahwa kerja keras membangun dari akar masyarakat hingga sistem digital mulai membuahkan hasil yang nyata. (Redaksi)
