Wagub Kaltim Dorong Kemandirian Pangan Demi Program Presiden Prabowo di Berau

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji

“Petani lokal kita utamakan walau agak sedikit lebih mahal. Tadi disampaikan para pedagang bahwa telur produksi lokal selisih Rp2.000 – Rp3.000 lebih mahal daripada produk luar”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyoroti pentingnya kemandirian pangan di Kabupaten Berau sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan daerah.

“Kemandirian pangan untuk supply khusus ke Kabupaten Berau masih kurang,” ungkapnya.

Kondisi ini mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pasokan dari wilayah lain.

“Kondisi ini mengharuskan untuk kirim dari luar daerah seperti Balikpapan, Sulawesi bahkan Surabaya,” tambahnya.

Wagub menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan kemandirian pangan di Kabupaten Berau.

“Ke depan kita ingin kemandirian pangan Kaltim, Berau khususnya, bisa terangkat dan semua kebutuhan bisa dipenuhi,” jelasnya.

Upaya peningkatan kemandirian pangan ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diimplementasikan untuk anak-anak sekolah.

“Apalagi nantinya akan ada makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, jadi kita wajib menumbuhkan kemandirian pangan,” tegas Seno Aji.

Dalam upaya pelaksanaan program MBG, Wagub menekankan pentingnya memprioritaskan produk pertanian lokal meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan produk dari luar daerah.

“Petani lokal kita utamakan walau agak sedikit lebih mahal. Tadi disampaikan para pedagang bahwa telur produksi lokal selisih Rp2.000 – Rp3.000 lebih mahal daripada produk luar,” ungkapnya.

Meski terdapat perbedaan harga, Seno Aji tetap mendorong pemberdayaan petani, peternak, dan nelayan lokal.

“Kita harus berdayakan para petani, peternak, nelayan supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing,” katanya.

Untuk memastikan komitmen penggunaan produk lokal dalam program MBG, pemerintah akan membuat kesepakatan tertulis dengan pihak pengembang program.

“Kita akan buat surat tertulis pada saat mereka sudah membentuk SPG yang sudah diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional, kita akan buatkan tertulis antara dapur dan pemerintah supaya mereka bisa menggunakan bahan baku lokal,” jelas Wagub.

Implementasi program MBG sendiri akan dilakukan secara bertahap dimulai dari wilayah pesisir.

“Realisasinya dari pesisir dulu baru masuk ke kecamatan yang lainnya sampai tingkat tiga belas kecamatan,” tutupnya. (Redaksi/Git)