Syarifatul Sya’diah Dorong Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara di Maratua Berau

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Dr. Hj. Syarifatul Sya’diyah, S.Pd., M.Si

“Demokrasi yang kuat hanya bisa tumbuh jika hak dan kewajiban berjalan seiring.”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar agenda Penguatan Demokrasi Daerah ke-6 Tahun 2025 dengan tema “Hak dan Kewajiban Warga Negara”.

Kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, pada Jumat (18/7/2025).

Anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan VI (Bontang, Kutai Timur, dan Berau), Dr. Hj. Syarifatul Sya’diah, S.Pd., M.Si, hadir langsung untuk memberikan materi sekaligus berdialog dengan masyarakat. Dalam pemaparannya, Syarifatul menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita ingin masyarakat memahami bahwa sebagai warga negara, selain memiliki hak yang dijamin konstitusi, mereka juga memiliki kewajiban yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

“Demokrasi yang kuat hanya bisa tumbuh jika hak dan kewajiban berjalan seiringan.” lanjutnya

Syarifatul mencontohkan, hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C UUD 1945 harus diimbangi dengan kewajiban untuk belajar secara sungguh-sungguh. Begitu pula dengan kebebasan berpendapat yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, tidak disalahgunakan untuk menyebar hoaks atau ujaran kebencian.

“Pasal 28J ayat (1) jelas menyatakan kewajiban kita untuk menghormati hak orang lain. Kebebasan itu tidak boleh melanggar hak sesama warga,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Hermansyah, S.Sos, menjelaskan bahwa hak merupakan jaminan negara bagi warga, sementara kewajiban adalah bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan demi mewujudkan masyarakat adil dan harmonis.

“Prinsip keseimbangan ini bukan hanya teori, tapi kunci untuk membangun kehidupan demokratis yang stabil dan sejahtera,” katanya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Idris ini juga menyinggung akses layanan publik di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Menurut Syarifatul, pemahaman hak dan kewajiban harus didorong sebagai bagian dari upaya kolektif menuntut keadilan sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Kami berharap, dari kegiatan ini lahir pemahaman baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga soal menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab,” tutupnya. (Redaksi/Git)