Pertarungan Kendali PBNU, Gus Yahya Klaim Ketua Umum yang Sah

MEDIASATYA.CO.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih secara sah menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025), ia menyatakan bahwa mandat hasil Muktamar ke-34 pada 2021 tidak bisa diubah kecuali melalui Muktamar berikutnya.

Ia menekankan bahwa ketentuan tersebut sudah sangat jelas dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, mulai dari AD/ART hingga aturan organisasi lain yang berlaku.

Karena itu, Gus Yahya menilai keputusan rapat harian Syuriyah yang disebut-sebut memberhentikannya otomatis batal demi hukum karena berada di luar kewenangan forum tersebut.

Ia menambahkan bahwa seluruh tindakan yang merupakan turunan dari keputusan itu tidak dapat diakui maupun dianggap sah.

Pernyataan ini muncul setelah beredar sebuah surat edaran bertanggal 25 November 2025 yang menyebut dirinya diberhentikan berdasarkan rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November.

Surat itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat sejak 26 November dan diminta melepas seluruh atribut Ketua Umum.

Surat yang sama juga menginformasikan bahwa Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan memimpin organisasi untuk sementara.

Di tengah memanasnya situasi, Ketua PBNU Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) sebelumnya juga menegaskan bahwa Gus Yahya tetap merupakan ketua umum yang sah.

Ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi badan otonom (banom) tetap berlangsung menggunakan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh Gus Yahya.

Menurutnya, aktivitas Gus Yahya sebagai ketua umum berjalan seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik internal.

Gus Ulil menjelaskan bahwa meski terjadi rotasi sejumlah jabatan pengurus—termasuk pergantian Sekretaris Jenderal yang sebelumnya dijabat Saifullah Yusuf (Gus Ipul)—pengelolaan harian PBNU tetap berada di bawah komando Gus Yahya.

Ia menyampaikan bahwa rotasi dilakukan untuk menjaga performa organisasi agar tidak terganggu kesibukan pribadi sejumlah pengurus.

Menurutnya, roda organisasi tidak boleh tersendat, sehingga rotasi menjadi langkah yang dianggap paling tepat.

Ia menambahkan bahwa bukan hanya Gus Ipul yang digeser, tetapi juga beberapa pengurus lain yang dinilai terlalu sibuk sehingga berpotensi menghambat ritme organisasi.

Ketegangan internal PBNU ini memunculkan adu klaim mengenai siapa yang sesungguhnya memegang kendali organisasi, sementara masing-masing kubu menegaskan legitimasi masing-masing. (Redaksi)