Minimnya Infrastruktur Pendidikan di Pesisir dan Pedalaman Berau Jadi Sorotan DPRD Berau

Berau, Mediasatya.com– Minimnya infrastruktur pendidikan di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Kurangnya fasilitas pendidikan di daerah-daerah ini dinilai menghambat upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat penting bagi kemajuan daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meski cukup besar, belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah di wilayah terpencil.

“Pendidikan adalah urusan wajib yang diatur oleh undang-undang. Walaupun sebagian APBD sudah dialokasikan untuk sektor ini, distribusinya dari kota hingga ke pesisir dan pedalaman masih jauh dari harapan,” ujar Rudi pada Senin (11/11/2024).

Sebagai anggota DPRD yang telah menjabat selama enam periode, Rudi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Ia berkomitmen memastikan pelajar di daerah terpencil mendapatkan hak pendidikan yang setara.

“Saya berkomitmen untuk memastikan bahwa pelajar di daerah terpencil mendapatkan hak pendidikan yang setara dan berkualitas,” tegasnya.

Salah satu masalah yang disoroti Rudi adalah sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yang sering kali menyulitkan siswa mendaftar ke sekolah terdekat.

“Kebijakan tersebut sering kali menyulitkan siswa untuk mendaftar ke sekolah terdekat, dengan proses mendapatkan rekomendasi yang semakin sulit,” tambahnya.

Setiap tahun, permasalahan penerimaan siswa baru menjadi perdebatan yang membutuhkan solusi konkret. Selain itu, Rudi menyoroti kekurangan ruang kelas di daerah pedalaman yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Penambahan gedung sekolah dan unit kelas baru sangat diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan,” imbuhnya.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan untuk lebih fokus pada kelanjutan pendidikan bagi lulusan SMP dan memastikan pelajar SMA dan SMK mendapatkan hak pendidikan yang setara.

“Penting sekali untuk meningkatkan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan pihak provinsi agar seluruh pelajar, terutama yang baru lulus, mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama,” pungkasnya.

Aldi/Rdk/Adv