Jemput Aspirasi ke Maratua Berau, H Saga Terima ‘Curhat’ Soal Abrasi hingga Krisis Air Bersih

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, H Saga, memanfaatkan masa sidang reses ketiganya untuk menyerap aspirasi warga di wilayah kepulauan Maratua.

Bertempat di Kampung Teluk Harapan, Pulau Maratua, Selasa (2/12/2025), politisi senior ini menerima sederet usulan mendesak dari masyarakat setempat.

Kepala Kampung Teluk Harapan, Abdir Dani Lupi, langsung menyampaikan persoalan krusial yang menghantui wilayahnya, yakni ancaman abrasi pantai.

Ia meminta agar pembangunan tanggul penahan ombak segera direalisasikan demi melindungi pemukiman warga.

Tak hanya itu, persoalan klasik seperti kebutuhan dasar air bersih juga menjadi sorotan utama.

Sementara Ketua RT 3, Imam, turut menyuarakan kondisi kubah masjid di lingkungannya yang sudah memprihatinkan dan butuh renovasi segera.

Menanggapi rentetan usulan tersebut, H Saga memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi keuangan daerah saat ini. Ia tak menampik bahwa kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) berdampak signifikan pada efisiensi anggaran di berbagai sektor.

“Kita harus realistis. Dengan adanya efisiensi anggaran ini, memang ada beberapa rencana atau program yang mau tidak mau harus ditunda pelaksanaannya,” ujar Saga di hadapan warga.

Namun, sebagai anggota komisi III yang bermitra langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Saga memastikan usulan warga Maratua tidak akan menguap begitu saja.

Saga menekankan, pembangunan fisik di wilayah kepulauan seperti Maratua tidak bisa disamakan dengan daratan. Struktur tanah dan faktor air asin (salinitas) memerlukan kajian teknis khusus dari dinas terkait agar bangunan awet dan tepat guna.

“Pembangunan di wilayah pesisir atau pulau dengan mayoritas air asin butuh kajian matang dari PU. Jangan sampai dibangun tapi tidak bertahan lama. Kita ingin pembangunan menyentuh langsung dan bermanfaat jangka panjang,” jelasnya.

Terkait realisasi, Saga memilih untuk tidak mengumbar janji manis. Ia memperkirakan, dengan skala prioritas yang ada, aspirasi ini kemungkinan baru bisa diperjuangkan masuk dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2026.

“Saya tidak ingin menjanjikan sesuatu yang instan. Tapi semua catatan ini akan saya bawa dan koordinasikan langsung dengan dinas terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas,” pungkasnya. (Redaksi)