Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong
“Jika tak diselesaikan dengan pendekatan yang bijak, ini bisa jadi pemicu konflik antara masyarakat dan pemerintah. Kita tidak ingin ini menjadi beban sosial baru bagi daerah”
MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, mengingatkan pemerintah agar penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari lahan perkebunan. Ia menekankan, penegakan aturan harus dibarengi dengan perlindungan terhadap hak hidup warga.
“Pemerintah tidak bisa asal tertibkan lahan tanpa melihat kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sana. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu status lahan yang mereka kelola,” ujarnya.
Rudi mengungkapkan, masih banyak warga yang minim informasi tentang batas kawasan hutan maupun hak pengelolaan lahan (HPL). Akibatnya, mereka tak menyadari bahwa lahan yang ditanami selama bertahun-tahun ternyata masuk kawasan hutan negara.
Merespons kondisi ini, DPRD Berau mendorong pemerintah kabupaten segera membentuk tim inventarisasi bersama satuan tugas terkait. Tim ini diharapkan dapat memetakan lahan-lahan yang telah terlanjur dikelola masyarakat dan menyiapkan solusi, seperti perubahan status atau pemutihan lahan.
“Harus ada jalan keluar konkret. Jangan sampai masyarakat tiba-tiba dilarang mengelola lahan dan kehilangan sumber penghidupan hanya karena persoalan administratif,” tegasnya.
Rudi juga menyoroti lemahnya sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah kampung. Ia menyebut, beberapa kepala kampung mengaku warganya kesulitan menjual hasil sawit karena lahannya diklaim masuk kawasan hutan, tanpa ada pendampingan atau penjelasan yang memadai dari pemerintah.
“Jika tak diselesaikan dengan pendekatan yang bijak, ini bisa jadi pemicu konflik antara masyarakat dan pemerintah. Kita tidak ingin ini menjadi beban sosial baru bagi daerah,” jelasnya.
Meskipun Perpres tersebut merupakan regulasi pemerintah pusat, Rudi menegaskan bahwa dampaknya langsung terasa di daerah. Oleh karena itu, Pemkab Berau diminta proaktif hadir memberikan pendampingan dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan nasional.
“Peraturan pusat jangan sampai menyakiti rakyat di daerah. Harus ada solusi yang adil dan manusiawi,” tutupnya. (GIT/ADV)
