Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi
“Kami harus bergerak fleksibel, karena akhir-akhir ini cuaca sangat tidak menentu. Bisa saja hari ini hujan deras menyebabkan banjir, tapi minggu berikutnya malah kebakaran hutan”
MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Perubahan iklim yang tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau harus bekerja ekstra waspada.
Dua bencana utama yang menjadi perhatian serius adalah banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang kerap terjadi hampir setiap tahun.
Kepala BPBD Berau, Mashyadi Muhdi, mengatakan bahwa pola cuaca tiga bulan terakhir sangat sulit diprediksi.
Kondisi ini membuat pihaknya harus bersiap menghadapi dua situasi ekstrem sekaligus — curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir, dan panas ekstrem yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
“Kami mesti bergerak fleksibel, karena akhir-akhir ini cuaca sangat tidak menentu. Bisa saja hari ini hujan deras menyebabkan banjir, tapi minggu berikutnya malah kebakaran hutan,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Mashyadi menyebutkan, saat ini BPBD Berau memiliki 13 pos pengawasan rawan kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah Berau.
Dari hasil pemantauan, beberapa titik seperti Tanjung Batu, Teluk Bayur, Tumbit, Labanan, Kelay, Segah, dan Tabalar menjadi kawasan yang paling sering mengalami kebakaran lahan.
“Wilayah-wilayah itu menjadi atensi utama kami karena intensitas kejadian karhutla cukup tinggi setiap tahun,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, sebagian besar kasus kebakaran hutan dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan pertanian oleh masyarakat. Meski dilakukan dengan tujuan membuka ladang, aktivitas ini sering kali lepas kendali hingga merambat ke area hutan lindung.
BPBD Berau, lanjutnya, terus berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga agar tidak lagi menggunakan metode bakar dalam membuka lahan.
“Perilaku membakar itu yang kami cegah. Kami selalu mengingatkan masyarakat bahwa berladang tidak harus dengan membakar. Ada cara lain yang lebih aman dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Mashyadi menambahkan, koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, serta Dinas Kehutanan terus dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama dalam patroli dan pengawasan di kawasan rawan.
“Kewaspadaan harus kolektif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” pungkasnya. (Redaksi)
