Wapres Gibran Datang, Muara Kate Dapat Titik Terang, Abdulloh: Jangan Ada Lagi Hauling di Jalan Negara

MEDIASATYA.CO.ID – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, mengaku bersyukur atas penyelesaian konflik di Muara Kate.

Untuk diketahui konflik sosial di Muara Kate mencuat setelah beberapa warga menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang diduga kuat terkait aktivitas truk hauling melintasi jalan nasional.

Warga memblokade jalan sebagai bentuk protes dan perlindungan terhadap keselamatan mereka.

Selain itu, muncul kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus kekerasan, kecelakaan, hingga dugaan pembunuhan yang berkaitan dengan aktivitas hauling batu bara di wilayah itu.

Kepada media, Abdulloh mengatakan penyelesaian konflik yang selama ini menimbulkan keresahan masyarakat tidak lepas dari langkah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, Wapres belum lama ini turun langsung ke lokasi konflik pada Sabtu (14/6/2025) lalu.

Wapres Gibran kemudian memimpin rapat terbatas di Sekretariat Wakil Presiden pada Senin (16/6/2025) bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Kasus ini sudah lama bergulir. Banyak warga resah karena jalan nasional digunakan sebagai jalur hauling batu bara. Setelah Wapres turun langsung, Alhamdulillah ditemukan solusi luar biasa, terutama bagi warga lokal,” ujar Abdulloh, Selasa (17/6/2025).

Salah satu poin penting hasil pertemuan tersebut adalah keputusan bahwa jalan nasional di kawasan Muara Komam tidak lagi boleh digunakan sebagai jalur hauling batu bara.

Solusi ini membuka jalan baru bagi perusahaan tambang, yakni PT Mantimin Coal Mining (MCM), untuk menggunakan jalur hauling milik PT Tabalong Prima di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Perusahaan tersebut diketahui berada di bawah naungan Jhonlin Group milik pengusaha nasional Haji Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

“Jalur hauling dari grup Haji Isam telah dibuka aksesnya untuk MCM. Ini sangat strategis karena mengurangi beban jalan nasional dan risiko terhadap keselamatan masyarakat,” jelas Abdulloh.

Meskipun solusi telah disepakati, proses transisi belum bisa dilakukan sepenuhnya.

Abdulloh menjelaskan bahwa masih ada beberapa titik jalan dan jembatan yang perlu diperbaiki di jalur hauling alternatif tersebut.

Selama masa perbaikan, disepakati bahwa operasional hauling oleh PT MCM masih akan melalui jalan nasional, namun dengan pembatasan waktu dan pengaturan frekuensi kendaraan menggunakan sistem shift.

“Kami berharap perbaikan segera rampung agar tidak ada lagi aktivitas hauling di jalan negara. Sementara, kendaraan dibatasi agar tidak mengganggu aktivitas warga,” tambahnya.

DPRD Kaltim bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas hauling perusahaan batu bara di wilayah Kaltim.

Abdulloh menegaskan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit.

“Tidak ada tawar-menawar dalam penegakkan perda. Kita akan pantau tidak hanya di Muara Kate, tapi juga di Berau, Kutai Timur, dan daerah lainnya,” tegasnya. (Redaksi)