Sutami Dorong Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Kampung Berau

 

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Anggota DPRD Berau, Sutami, menyoroti penetapan 13 kampung sebagai penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, jumlah tersebut masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan total kampung di Kabupaten Berau yang mencapai seratus lebih.

“Hanya sekitar tiga belas kampung yang mendapatkan bantuan. Ini jumlah yang masih sangat terbatas dan belum mencerminkan pemerataan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Program MBG sendiri diketahui difokuskan pada wilayah terpencil dengan tingkat kerentanan gizi tinggi.

Sutami menilai, masih banyak wilayah lain, terutama di terpencil dan pesisir Berau, yang juga menghadapi persoalan serupa—akses terbatas, kondisi ekonomi lemah, dan tingkat kerawanan gizi yang cukup tinggi.

“Masih banyak masyarakat kita seperti daerah pesisir yang membutuhkan dukungan pangan dan gizi,” tambahnya.

Ia meminta pemerintah daerah agar aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar penyaluran program tidak terfokus di satu kawasan saja. Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang lebih detail dan valid sebagai dasar pengajuan tambahan kampung penerima MBG.

“Pemerintah daerah harus punya data yang lengkap, mulai dari kondisi ekonomi, akses kesehatan, pendidikan, hingga status gizi masyarakat. Dengan begitu, usulan penambahan penerima bisa lebih kuat,” jelasnya.

Menurut Sutami, Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak besar dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah sulit. Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan program ini tidak berhenti pada tahap awal, tetapi terus diperluas agar manfaatnya dirasakan secara merata.

“Tujuan utama program ini adalah memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan gizi yang cukup. Tapi pemerataannya juga harus adil, tidak hanya terpusat di satu wilayah,” tegasnya.

Legislatif Dapil IV itu mendorong langkah pemerintah daerah dalam memperluas cakupan program MBG.

Pihaknya bahkan berencana mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas evaluasi dan kesiapan teknis dalam mengajukan tambahan wilayah penerima.

“Jika perlu kuta undan untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, baik di pedalaman maupun pesisir,” pungkasnya. (Redaksi)