Reses di Tanjung Redeb, Ratna Dengar Aspirasi Warga soal Pendidikan dan Fasilitas Umum

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna

“Melalui reses, semua aspirasi bapak ibu sekalian akan kami catat untuk diperjuangkan.”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Reses II tahun 2025 digelar oleh Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Tanjung Redeb, Selasa (26/8/2025).

Dalam forum itu yang dihadiri puluhan warga itu, tak hanya mengusulkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyoroti isu pendidikan dan fasilitas publik yang dinilai masih kurang.

Ratna menegaskan, setiap masukan warga akan menjadi catatan penting dalam penyusunan program pembangunan yang selanjutnya dibahas bersama pemerintah daerah.

“Melalui reses, semua aspirasi bapak ibu sekalian akan kami catat untuk diperjuangkan,” ujarnya.

Salah satu yang dikeluhkan warga adalah masih adanya pungutan di sekolah yang dirasa membebani orang tua. Warga juga mengusulkan agar pemerintah bisa menyediakan seragam sekolah gratis untuk meringankan biaya pendidikan anak-anak mereka.

Selain itu, masalah beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) juga muncul, di mana warga mengaku uang yang sudah masuk rekening ternyata kosong saat hendak dicairkan.

“Kalau soal pendidikan, kami sangat serius memperhatikannya. Pungutan di sekolah harus ditinjau kembali agar tidak memberatkan orang tua. Soal beasiswa PIP, kami juga akan koordinasikan dengan dinas terkait supaya ada kejelasan,” tegas Ratna.

Selain isu pendidikan, warga juga meminta adanya peningkatan lingkungan melalui pembangunan semenisasi jalan gang dan drainase agar kawasan permukiman tidak lagi becek atau tergenang.

Aspirasi lain yang juga mencuat adalah kebutuhan penerangan jalan.

“Lampu jalan di gang itu penting, bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keamanan warga,” kata salah seorang warga.

Ratna memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke dalam forum DPRD untuk dibahas bersama OPD teknis terkait. Ia menilai, usulan masyarakat adalah gambaran nyata kebutuhan yang harus diprioritaskan dalam APBD.

“Kami di DPRD tentu akan mengawal supaya aspirasi ini tidak hanya berhenti di forum reses, tetapi benar-benar diwujudkan. Kalau pun tidak sekaligus, bisa dilakukan bertahap sesuai prioritas pembangunan,” pungkasnya. (GIT/ADV)