Samarinda – Setelah mengikuti pencabutan nomor urut di Kantor KPU Kalimantan Timur, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Rudi Mas’ud dan Seno Aji, menggelar konferensi pers di Kantor Sekretariat DPD I Golkar, Jalan Mulawarman, Karang Munus, Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, Rudi Mas’ud mengungkapkan bahwa dirinya bersama Seno Aji memang berharap sejak awal untuk mendapatkan nomor urut 2. Rudi juga merujuk pada keberhasilan Paslon 02 pada Pilpres sebelumnya yang sukses memenangkan satu putaran pemilihan.
“Nomor urut 2 ini sesuai dengan harapan kami sejak awal. Pada Pilpres lalu, Paslon 02 sukses besar dalam satu putaran,” ujar Rudi.
Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa nomor urut 2 memberikan kemudahan dalam membentuk bahasa tubuh serta simbol tangan, yang dinilai lebih mudah dipahami masyarakat.
“Kami punya simbol di media itu centang, jadi jarinya harus begini,” jelas Rudi sambil menunjukkan simbol centang dengan dua jari.
Tidak hanya itu, pasangan calon nomor urut 2 juga memaparkan program unggulan yang mereka usung dengan slogan “Gratispol”. Rudi menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen mereka terhadap masyarakat, dengan janji memberikan berbagai fasilitas gratis apabila terpilih nanti.
“Segala sesuatunya gratis, mulai dari program makan gratis, pendidikan untuk anak-anak sekolah gratis, hingga pemberangkatan marbot masjid ke Baitullah secara gratis dengan catatan kuota bertahap,” paparnya.
Saat ditanya oleh wartawan mengenai potensi pembiayaan program-program tersebut dan dampaknya terhadap APBD Provinsi Kaltim, Seno Aji sebagai calon wakil gubernur memberikan penjelasan. Menurutnya, banyak anggaran di Dinas Pendidikan yang tidak terpakai (silfa), sehingga masyarakat dirugikan.
“Lihat saja di Dinas Pendidikan, berapa persen silfa yang ada. Kalau banyak anggaran yang tidak terpakai, kasihan masyarakat,” ujar Seno.
Seno menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang baik agar tidak terjadi silfa yang besar, karena hal tersebut dapat memengaruhi APBD di tahun-tahun berikutnya.
“Saya berbicara berdasarkan pengalaman, karena saya pernah menjadi anggota DPRD,” tambahnya.
Rudi Mas’ud juga menyampaikan bahwa dalam mengelola anggaran, kepala daerah harus lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada APBD, dengan memberikan contoh keberhasilan DKI Jakarta dalam memaksimalkan PAD.
“Bagaimana caranya membuat yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu tugas pemimpin,” tandasnya.
aldi/rdk
