Mobil Penyedot Lumpur Rp3 Miliar Berau Sia-sia? Bupati Ingatkan DPUPR

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas

“Kita sudah miliki kendaraan penyedot lumpur, hingga sekarang belum kunjung difungsikan. Padahal pengadaannya mencapai Rp3 miliar. Sayang kalau tidak dimanfaatkan.”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti belum optimalnya pemanfaatan kendaraan penyedot lumpur yang telah dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp3 miliar.

Alat tersebut seharusnya membantu upaya penanganan banjir, terutama di kawasan perkotaan, namun hingga kini belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

“Kita sudah miliki kendaraan penyedot lumpur, hingga sekarang belum kunjung difungsikan. Padahal pengadaannya mencapai Rp3 miliar. Sayang kalau tidak dimanfaatkan,” ujarnya baru-baru ini.

Alat berat tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Namun, menurut Sri, ada kendala teknis yang membuat operasionalnya kurang efektif, salah satunya karena material lumpur yang terlalu keras sehingga sulit disedot langsung.

“Material yang hendak disedot terlalu keras, sehingga alat tidak bisa bergerak optimal,” jelasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Bupati mengusulkan adanya kolaborasi antara DPUPR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia menyarankan penggunaan semprotan air bertekanan tinggi dari unit pemadam kebakaran milik BPBD untuk melunakkan lumpur sebelum disedot.

“Kalau disemprot dulu pakai alat pemadam BPBD, tanahnya bisa lunak, baru disedot. Kalau dikerjakan bersama, saya yakin alat itu bisa digunakan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Sri Juniarsih juga membuka kemungkinan untuk mengalihkan pengelolaan kendaraan tersebut dari DPUPR ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), yang dinilai lebih sesuai secara fungsional dan operasional.

“Kalau bisa, itu diserahterimakan dari PUPR ke DLHK supaya bisa dimanfaatkan. Karena kalau tetap di PUPR, itu bukan bidangnya,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa dari anggaran daerah harus memberikan dampak nyata, apalagi dalam hal yang menyangkut kepentingan publik seperti penanganan banjir.

“Saya ingin realisasi dalam bulan-bulan ini. Setiap anggaran harus berdasarkan kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Sri. (Redaksi/Git)