Legislator Berau Dorong Aset Kampung tak Lagi Menganggur

Anggota Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi

“Kalau aparatur kampung tidak dibekali pemahaman yang cukup, rawan terjadi kesalahan administratif. Pelatihan ini penting supaya pengelolaannya aman dan profesional”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Pemanfaatan aset milik kampung di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian legislatif. Sejumlah aset, terutama berupa lahan di wilayah pesisir, dinilai masih belum dikelola secara optimal dan cenderung dibiarkan tanpa memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menilai sudah saatnya pemerintah kampung mengubah cara pandang terhadap aset yang dimiliki. Menurutnya, aset tidak cukup hanya dicatat sebagai inventaris, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian kampung.

Hal tersebut ia sampaikan seiring dukungannya terhadap program pelatihan pengelolaan aset yang terus digencarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau. Ia menilai peningkatan kapasitas aparatur kampung menjadi kunci agar tata kelola aset lebih tertib dan sesuai regulasi.

“Regulasi itu selalu berkembang. Kalau aparatur kampung tidak dibekali pemahaman yang cukup, rawan terjadi kesalahan administratif. Pelatihan ini penting supaya pengelolaannya aman dan profesional,” ujarnya.

Frans secara khusus menyoroti masih banyaknya lahan kampung yang belum dimanfaatkan, terutama di kawasan pesisir. Padahal, jika dikelola dengan inovatif, lahan tersebut bisa dikembangkan untuk berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pariwisata desa, maupun fasilitas usaha masyarakat.

Politisi Hanura itu menegaskan, aparatur kampung perlu didorong untuk berpikir lebih kreatif dalam mengelola aset. Pola lama yang menganggap tugas selesai setelah aset tercatat dalam laporan dianggap sudah tidak relevan dengan tuntutan kemandirian ekonomi desa saat ini.

“Kalau lahan itu hanya dibiarkan, tentu tidak memberi manfaat apa-apa. Justru akan jauh lebih baik jika dibangun menjadi kebun produktif, fasilitas usaha, atau dikelola bersama masyarakat,” jelasnya. (Redaksi)