Ketua DPRD Berau Desak Kekosongan Dokter di Puskesmas Tepian Buah Segera Diatasi

Ketua DPRD Berau, Dedy O. Nooryanto

“Jangan sampai masyarakat di pelosok kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar. Ini tanggung jawab pemerintah daerah dan harus jadi prioritas”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy O. Nooryanto, menyoroti serius kekosongan tenaga medis di Puskesmas Tepian Buah, Kecamatan Segah. Kondisi ini dinilai menghambat pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan harus segera ditindaklanjuti.

Menurut Dedy, kekurangan dokter bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan merata.

“Kalau tidak ada dokter, bagaimana masyarakat bisa mendapat pelayanan yang memadai? Ini bukan masalah teknis semata, tapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Dedy.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya Dinas Kesehatan, untuk segera mengambil langkah cepat. Salah satu solusi yang disarankan adalah memanfaatkan kembali tenaga medis yang sebelumnya tidak diperpanjang kontraknya sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Tenaga yang ada bisa diberdayakan kembali. Bahkan bila perlu ditugaskan secara bergilir dulu, sambil menunggu penempatan dokter secara permanen,” katanya.

Dedy juga mengusulkan agar skema pembiayaan untuk kebutuhan tenaga medis bisa dicari melalui sumber anggaran alternatif, termasuk melalui pola outsourcing, agar tidak sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menambahkan bahwa persoalan distribusi tenaga medis tidak hanya terjadi di Kecamatan Segah, tetapi juga di wilayah lain di Kabupaten Berau. Karena itu, diperlukan perencanaan penempatan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.

Politisi Nasdem ini berharap berharap Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan dapat segera menyusun langkah konkret agar seluruh puskesmas di wilayah Berau dapat menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat di pelosok kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar. Ini tanggung jawab pemerintah daerah dan harus jadi prioritas,” tegasnya. (GIT/ADV)