Jokowi Tak Lagi Diam Soal Ijazah Palsu: Tutup Peluang Mediasi, Ngaku Tahu Dalang

MEDIASATYA.CO.ID – Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyatakan menutup seluruh peluang mediasi dalam polemik tudingan ijazah palsu yang telah bergulir hampir empat tahun terakhir.

Ia menegaskan akan membawa perkara ini sepenuhnya ke ranah hukum dan siap mengungkap seluruh bukti melalui proses persidangan.

Dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV yang tayang di kanal YouTube Kompas TV pada Selasa (9/12/2025), Jokowi menyampaikan bahwa selama ini dirinya memilih diam karena memegang langsung ijazah asli.

Namun karena isu terus digulirkan secara sistematis, ia memutuskan untuk merespons melalui jalur hukum.

Jokowi menegaskan bahwa sesuai prinsip hukum acara, pihak yang menuduh harus membuktikan.

Ia menyatakan memilih pengadilan sebagai arena pembuktian agar keadilan dapat ditegakkan secara terbuka dan objektif.

Menurut Jokowi, persoalan ini bukan sekadar fitnah biasa. Ia meyakini terdapat skenario politik besar dan operasi terstruktur di balik isu tersebut, yang bertujuan menjatuhkan reputasinya.

Jokowi menyebut, serangan itu tidak mungkin berjalan selama bertahun-tahun tanpa aktor besar di belakangnya.

Yang paling mengejutkan, Jokowi mengaku mengetahui siapa sosok “orang besar” yang menjadi dalang di balik isu tersebut.

Namun, ia memilih tidak menyebutkan secara terbuka identitasnya dan menyerahkan proses pengungkapan kepada mekanisme hukum.

Jokowi menegaskan dirinya tidak akan lagi membuka ruang mediasi. Ia menyatakan penyelesaian hanya akan dilakukan melalui pengadilan.

Saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka, termasuk Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya dalam kasus tersebut.

Ia memastikan akan membawa seluruh dokumen pendidikan asli ke depan majelis hakim, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga universitas.

Jokowi menilai pengadilan merupakan forum paling tepat untuk membuktikan keaslian dokumen dan memberi pelajaran hukum kepada publik.

Menurutnya, jika kasus semacam ini dibiarkan, tuduhan serupa berpotensi menimpa pejabat lain seperti menteri, gubernur, bupati, bahkan presiden selanjutnya, tanpa dasar yang jelas.

Jokowi juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini dipantau dunia internasional karena stabilitas ekonomi dan politik yang dinilai baik hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia mengingatkan agar energi bangsa tidak dihabiskan untuk konflik yang dianggapnya tidak produktif, melainkan fokus pada strategi besar negara menghadapi tantangan global, termasuk perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi humanoid. (Redaksi)