Jawaban Jokowi Saat Diskak Najwa Soal Dana IKN Diblokir Prabowo, Ibu Kota Negara Mangkrak?

(Foto) Ilustrasi gambar Presiden RI ke-7, Jokowi diwawancara Najwa Shihab yang diolah generate Meta AI.

MEDIASATYA.COM – Tengok jawaban Joko Widodo alias Jokowi saat ditanya Najwa Shihab soal anggaran IKN diblokir pemerintahn Prabowo Subianto.

Hingga kans pembangunan IKN yang dinilai berbagai pihak mangkrak.

Saat ini publik sedang menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kabar pembangunannya mangkrak, akibat anggaran yang diblokir pemerintah menyedot perhatian publik nasional.

Seperti diketahui, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang fokus pada program andalan yang berorientasi untuk rakyat langsung, misalnya makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG).

Semua program andalan itu butuh anggaran yang sangat besar, maka harap maklum jika pembangunan IKN sedikit dikesampingkan.

Terkait hal ini, bagaimana reaksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)?

Karena IKN adalah mimpi besar Jokowi. Dia ingin dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai Presiden Indonesia yang berhasil memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.

Mengenai hal ini Jokowi mau buka-bukaan terhadap mantan jurnalis Najwa Shihab.

Jokowi meyakini pembangunan megaproyek IKN tidak bakal mangkrak.

Keyakinan Jokowi tersebut berdasarkan rencana bahwa pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang.

Karena itu, dia mengatakan segala perencanan untuk diselesaikannya pembangunan Nusantara memang harus dipersiapkan dengan matang.

“(Yakin) enggak (mangkrak). IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun (selesai),” katanya diambil dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

“Ini ibu kota yang dipindah. Pindah rumah saja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota, kesiapannya harus sempurna betul,” imbuhnya dikutip dari Tribunnews.com.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota merupakan hal yang sudah direncanakan sejak era kepemimpinan presiden pertama RI, Soekarno.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan bahwa pembangunan IKN untuk menggantikan Jakarta menjadi ibu kota Indonesia demi pemerataan ekonomi.

Pasalnya, kata Jokowi, mayoritas perputaran ekonomi nasional berada di Pulau Jawa.

“Kalau kita melihat secara makro ekonomi, PDB kita itu 58 persen dan berputar di Jawa. Padahal, kita memiliki 17.000 pulau,” katanya.

“Kemudian, 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, sehingga magnetnya semua di Jawa, dan saya kira daya dukung Pulau Jawa, kalau kita teruskan, tidak akan mampu,” lanjutnya.

Lalu, Jokowi mengatakan pembangunan IKN merupakan bentuk pembentukan ibu kota politik layaknya Washington DC di Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, sambungnya, Jakarta akan menjadi seperti New York yang merupakan pusat ekonomi AS.

Pengamat: IKN Beban Warisan Jokowi

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.

Adapun pemangkasan ini berdasarkan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi,” kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, ruang fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat pembangunan IKN menjadi sempit, padahal saat ini butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya.

“Dengan kebutuhan dana yang begitu besar, saya rasa keputusan Prabowo menahan anggaran IKN bisa dipahami. Prabowo butuh buat nambah dana program makan bergizi gratis,” tutur Nailul.

“Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo,” sambungnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan jika nantinya proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo, ada yang berkata menimbulkan kerugian besar, padahal hal ini bisa sebaliknya.

“Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrian investor mau masuk, tapi semuanya bohong,” paparnya. (*)