Hanya 4 dari 29 Anggota yang Hadir, Rapat Banggar DPRD Kaltim Soal LHP BPK Batal

MEDIASATYA.CO.ID – Upaya DPRD Kalimantan Timur menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD 2024 terhenti di tengah jalan.

Rapat penting Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim pada Senin (10/11/2025) gagal dilaksanakan karena minimnya kehadiran anggota dewan.

Dari total 29 anggota Banggar, hanya empat orang yang hadir di ruang rapat Gedung E, Komplek DPRD Kaltim.

Dengan tingkat kehadiran hanya sekitar 13 persen, forum otomatis tidak kuorum dan tak bisa mengambil keputusan legal.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim yang juga anggota Banggar, Abdulloh, menyebut penundaan dilakukan demi menjaga validitas keputusan.

Namun ia tak menutupi kekecewaannya terhadap absennya mayoritas anggota dewan dalam rapat penting itu.

Menurutnya, rapat tindak lanjut LHP BPK merupakan agenda strategis untuk memastikan rekomendasi lembaga auditor negara benar-benar dijalankan, sekaligus memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

“Rapat ini krusial untuk menindaklanjuti catatan BPK dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Tapi sayangnya, peserta yang hadir sangat minim,” ujar Abdulloh.

Ironisnya, dari empat anggota yang datang, sebagian bahkan belum pernah terlibat dalam pembahasan APBD 2024. Kondisi ini membuat pembahasan tidak bisa menghasilkan keputusan berbobot.

“Intinya tidak kuorum, jadi tidak bisa diambil keputusan apa pun,” tegas politikus Golkar itu.

Padahal, pihak TAPD Pemprov Kaltim telah hadir penuh untuk membahas tindak lanjut temuan BPK.

Namun karena Banggar tidak memenuhi syarat kehadiran, rapat akhirnya dibatalkan.

Abdulloh belum dapat memastikan jadwal pengganti dan menyerahkan penentuan waktu pada Sekretariat DPRD.

Minimnya kehadiran ini dinilai menjadi pukulan bagi fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD.

Kegagalan forum Banggar ini memperlihatkan lemahnya komitmen sebagian anggota dewan dalam memastikan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan sebagaimana mestinya. (Redaksi)