DPRD Berau Soroti Lemahnya Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di Wilayah Terpencil

Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung

“Kalau alasannya biaya dan transportasi, bisa dicari skema lain. Yang penting jangan sampai ada anak Berau yang tidak bisa sekolah hanya karena keadaan.”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Nurung, menyoroti lemahnya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di sejumlah wilayah terpencil, seperti Kampung Long Laai dan Long Beliu. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya anak-anak yang terpaksa putus sekolah.

“Sangat disayangkan, padahal kita punya program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah harus hadir untuk menjamin hak pendidikan mereka,” tegas Nurung.

Menurutnya, permasalahan pendidikan di kawasan pedalaman tidak bisa hanya diukur dari serapan anggaran atau angka statistik semata.

Pemerintah daerah perlu memahami akar persoalan di lapangan secara langsung dan menyusun strategi konkret yang menyasar persoalan sesungguhnya.

“Kita jangan hanya bicara serapan anggaran. Tapi juga harus tahu apa sebab anak-anak itu bisa putus sekolah,” lanjutnya.

Nurung menekankan bahwa berbagai alternatif bisa dirancang apabila faktor utama penyebab putus sekolah berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesulitan transportasi. Ia mendorong adanya skema dukungan transportasi, beasiswa khusus daerah terpencil, maupun penyediaan asrama bagi pelajar.

“Kalau alasannya biaya dan transportasi, bisa dicari skema lain. Yang penting jangan sampai ada anak Berau yang tidak bisa sekolah hanya karena keadaan,” ucapnya.

Ia juga mendorong OPD terkait, untuk menyusun langkah-langkah responsif dan menyeluruh.

Nurung mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan seluruh anak di Berau, tanpa terkecuali, memperoleh hak pendidikan yang layak.

“Kalau kita serius, angka partisipasi sekolah pasti bisa meningkat, bahkan di daerah yang paling sulit dijangkau sekalipun,” tutupnya. (ADV/GIT)