DPRD Berau Soroti Ketimpangan Akses Air Bersih dan Dugaan Minimnya Transparansi di Daerah

 

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami

“Jangan sampai masyarakat kita seperti kembali ke masa lalu, harus mengambil air dari sungai atau sumur. Pelayanan dasar seperti ini seharusnya sudah terpenuhi secara adil.”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Masalah kesenjangan akses air bersih kembali menjadi sorotan DPRD Berau.

Anggota Komisi II DPRD, Sutami, mengaku prihatin karena masih terdapat wilayah di Bumi Batiwakkal yang belum menikmati layanan air bersih secara merata dan layak.

Dalam keterangannya, Sutami menekankan bahwa air bersih sebagai kebutuhan dasar seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa kendala, baik secara fisik maupun finansial.

“Jangan sampai masyarakat kita seperti kembali ke masa lalu, harus mengambil air dari sungai atau sumur. Pelayanan dasar seperti ini seharusnya sudah terpenuhi secara adil,” tegas Sutami.

Lebih jauh, ia juga mengungkap adanya laporan warga terkait dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan air bersih di salah satu kampung. Bahkan, menurutnya, kepala kampung setempat telah dua kali dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) untuk dimintai klarifikasi, namun hingga kini belum memberikan penjelasan yang memadai.

“Ini bisa mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang atau minimnya keterbukaan dalam penggunaan anggaran,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Sutami, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar. Ia menyebutkan bahwa keberadaan mata air dari pegunungan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan air bersih secara merata ke seluruh masyarakat.

“Bukan karena tidak ada air, justru airnya melimpah. Tinggal kemauan dan pengelolaan yang baik agar air bisa disalurkan dengan merata,” imbuhnya.

Sutami juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan atau laporan apabila menemukan kejanggalan dalam pengelolaan layanan publik.

“Kalau ada aduan, pihak yang bertanggung jawab harus memberikan penjelasan. Jangan sampai timbul keresahan atau kecurigaan di masyarakat. Kami mendukung langkah APH untuk klarifikasi lebih lanjut,” pungkasnya. (GIT/ADV)