DPRD Berau Dorong Sinergi Koperasi Merah Putih dan BUMDes

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi

“BUMDes sudah berjalan, koperasi sebaiknya melengkapi, bukan sekadar berganti nama. Harus saling mengisi. Apa yang belum dikerjakan BUMDes bisa ditangani koperasi”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada dan Koperasi Merah Putih yang mulai dibentuk di berbagai kampung di Kabupaten Berau.

Pernyataan ini disampaikan menyusul deklarasi nasional 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengingatkan agar Koperasi Merah Putih tidak sekadar menjadi pengganti nama BUMDes, melainkan mampu memperkuat peran pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

“BUMDes sudah berjalan, koperasi sebaiknya melengkapi, bukan sekadar berganti nama. Harus saling mengisi. Apa yang belum dikerjakan BUMDes bisa ditangani koperasi,” ujar Sumadi.

Sumadi menyebut koperasi harus hadir sebagai solusi ekonomi, bukan menciptakan tumpang tindih program atau konflik peran.
Ia pun menyoroti potensi rawan benturan kepentingan apabila pengurus BUMDes juga merangkap sebagai pengurus koperasi.

“Jangan sampai satu orang menjabat ketua di dua lembaga. Itu berisiko tinggi. Kepengurusan sebaiknya terpisah, namun tetap bisa berkolaborasi dengan pengawasan dari Diskoperindag maupun pengelola BUMDes,” jelasnya.

Terkait anggaran, Sumadi juga menekankan pentingnya pengelolaan dana koperasi yang bersumber dari pemerintah pusat dengan prinsip kehati-hatian dan taat regulasi.

“Walau dananya terlalu besar, tapi kalau salah kelola bisa jadi masalah hukum. Pengurus koperasi harus betul-betul paham aturan mainnya,” tegasnya.

DPRD Berau juga mendorong keterlibatan aktif organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan pendampingan dan pengawasan, agar koperasi dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

“Kami minta OPD terkait ikut turun ke lapangan. Pendampingan teknis itu penting supaya koperasi benar-benar berdampak ke masyarakat. Jangan sampai nanti ada persoalan dan dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) di kemudian hari,” tutupnya. (GIT/ADV)