DPRD Berau Desak Pemerintah Lebih Proaktif Tangani Ilegal Fishing yang Merugikan Ekonomi dan Kelestarian Laut

Berau, Mediasatya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau mendesak pemerintah untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menangani aktivitas ilegal fishing yang semakin merugikan perekonomian daerah dan merusak kelestarian sumber daya laut.

Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan pentingnya memperkuat upaya penindakan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, terutama di wilayah yang rawan terjadi kegiatan tersebut. Menurut Rifai, pengawasan laut yang terbatas dan kewenangan yang lebih banyak dipegang oleh provinsi menjadi tantangan besar dalam penanggulangan ilegal fishing.

“Penanganan ilegal fishing ini harus lebih maksimal, apalagi dengan keterbatasan pengawasan laut yang sebenarnya merupakan kewenangan provinsi. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu dibangun, karena mereka memiliki akses langsung dan dapat memantau aktivitas di laut,” ucap Rifai, Kamis (21/11/2024).

Salah satu LSM yang disebut Rifai untuk dilibatkan dalam upaya penanganan ilegal fishing adalah Maratua Peduli Penyu (MALIPE). Organisasi ini telah aktif dalam melindungi habitat penyu di beberapa pulau kecil di Berau, termasuk Pulau Belambangan yang terletak di Kecamatan Maratua. Rifai menyebut bahwa MALIPE merupakan salah satu LSM pertama yang melaporkan masalah ilegal fishing kepada Dinas Perikanan Berau.

“MALIPE juga merupakan organisasi pertama yang melaporkan masalah ilegal fishing ke Dinas Perikanan. Karena itu, mereka layak untuk diberdayakan dan didukung oleh pemerintah daerah,” ungkap Rifai.

Selain menggandeng LSM, Rifai juga menyoroti pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, untuk mendukung penanganan ilegal fishing. Menurutnya, selain dukungan dari pemerintah provinsi, keberadaan Polairud Polres Berau serta LSM seperti MALIPE sangat vital untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut.

“Dengan melibatkan LSM yang memiliki kepedulian langsung terhadap kelestarian laut, diharapkan penanganan ilegal fishing bisa lebih efektif dan menyeluruh,” tutup Rifai.

Aldi/RDk/Adv.