Defisit APBN Hantui Indonesia: IMF Wanti-wanti Purbaya

MEDIASATYA.CO.ID – Dana Moneter Internasional atau IMF mewanti-wanti pemerintah, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025 yang akan membengkak hingga melampaui target awal.

Peringatan ini IMF sampaikan seusai menggelar misi konsultasi Pasal IV 2025 di Indonesia yang dipimpin Kepala Misi Pasal IV IMF Maria Gonzalez pada 3-12 November 2025.

Misi Pasal IV itu ialah pengimplementasian Pasal IV Anggaran Dasar IMF tentang kewajiban diskusi ekonomi tahunan secara bilateral antara IMF dan negara anggotanya.

IMF menyebut, defisit APBN pada 2025 akan mencapai 2,8% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, jauh melampaui target awal dalam APBN 2025 sebesar 2,53% setara Rp 616,2 triliun.

“Defisit fiskal akan melebar menjadi sekitar 2,8% dari PDB pada tahun 2025, dan sekitar 2,9% tahun depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan pendapatan yang lebih konservatif dibandingkan dengan yang diperkirakan dalam anggaran tahun 2026 sebesar 2,7% dari PDB,” dikutip dari siaran pers IMF No. 25/375, Selasa (18/11/2025).

IMF memperkirakan, tekanan terhadap fiskal itu akan terjadi karena ekspansi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi. IMF menganggap, pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil di angka 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026.

“Meskipun menghadapi lingkungan eksternal yang menantang, mencerminkan dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter,” ujar tim IMF.

IMF menyarankan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang cermat untuk mengamankan target anggaran pemerintah akan memberikan dukungan fiskal yang dibutuhkan bagi perekonomian sekaligus menjaga ruang fiskal untuk dimanfaatkan jika risiko penurunan terjadi.

Sementara itu, meningkatnya ketegangan perdagangan, ketidakpastian yang berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan global tetap menjadi risiko eksternal utama.

Di sisi domestik, risiko ekonomi terkait pergeseran kebijakan yang besar, yang jika tidak diimplementasikan dengan kerangka pengaman yang cukup kuat, dapat menciptakan kerentanan.

Risiko positifnya meliputi reformasi struktural yang lebih berani, termasuk dorongan yang lebih cepat dari yang diantisipasi di bidang perdagangan, dan dampak positif dari pertumbuhan yang lebih kuat di antara mitra dagang. (Redaksi)