Bertemu Warga Derawan Berau, Syarifatul Sya’diyah: Politik Jadi Instrumen Kesejahteraan

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Dr. Hj. Syarifatul Sya’diyah, S.Pd., M.Si

“Politik bukan sekadar rebutan kekuasaan. Politik harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Politik memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Dr. Hj. Syarifatul Sya’diyah, S.Pd., M.Si dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 Tahun 2025 yang berlangsung di Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Rabu (30/7/2025).

Agenda yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu, mengangkat tema Keterkaitan Erat antara Politik dan Kesejahteraan Sosial.

Dua narasumber, Hermansyah, S.Sos dan Suwarno, turut hadir memaparkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik.

“Politik bukan sekadar rebutan kekuasaan. Politik harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial,” ujar Syarifatul.

Legislator dapil VI, meliputi Bontang, Kutim dan Berau menambahkan, politik pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh fungsi DPRD baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan harus dijalankan dengan keberpihakan kepada rakyat.

“Undang-undang sudah memberi ruang. Tinggal bagaimana wakil rakyat dan masyarakat mau menjalankan peran masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Hermansyah menekankan bahwa kebijakan sosial seperti bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan merupakan hasil dari proses politik.

“Jadi tidak bisa dipisahkan, kesejahteraan masyarakat itu produk dari keputusan politik,” ujarnya.

Narasumber lainnya, Suwarno, mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan.

Ia menyebut partisipasi publik tidak hanya dilakukan saat pemilu, melainkan juga dalam musrenbang, penyampaian aspirasi, hingga pengawasan program.

“Kalau masyarakat tidak terlibat, sulit berharap kebijakan yang dilahirkan benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” tuturnya.

Agenda ini yang dimoderatori oleh Salmah ini, merupakan bagian dari upaya DPRD Kaltim untuk meningkatkan literasi politik masyarakat.

Harapannya, warga semakin sadar bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya soal memilih, tapi juga tentang berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan bersama. (Redaksi/Git)