Berau, Mediasatya.com – Pulau Derawan, destinasi wisata andalan di Kabupaten Berau, kini menghadapi ancaman serius akibat abrasi pantai yang kian mengkhawatirkan. Dampak dari fenomena abrasi ini semakin nyata setelah tiga bangunan di kawasan tersebut hilang terbawa arus laut.
Anggota DPRD Berau, Sa’ga, menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi ini. Meskipun abrasi pantai bukanlah kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Berau, ia menegaskan pentingnya peran pemkab dalam mencari solusi.
“Masalah abrasi sudah berkali-kali disampaikan, namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemkab,” ucap Sa’ga, Selasa (29/10/2024).
Ia mendesak agar pemerintah segera menanggapi isu ini guna melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian alam di Pulau Derawan. Menurut Sa’ga, abrasi yang terus terjadi setiap tahun mengancam permukiman warga di sekitar pulau. Ia khawatir tanpa penanganan yang cepat, abrasi dapat berkembang menjadi bencana bagi penduduk setempat.
“Penanganan abrasi penting, tidak hanya untuk pelestarian alam, tapi juga demi melindungi kehidupan masyarakat di sekitar pulau,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti perlunya dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini, mengingat keterbatasan anggaran di tingkat daerah. Sa’ga berharap upaya penanganan abrasi di Pulau Derawan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, agar keberlanjutan pulau sebagai destinasi wisata tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata, menyatakan bahwa rencana penanganan abrasi di Pulau Derawan akan dimulai pada tahun 2025. DPUPR Berau telah memperoleh izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaksanakan proyek ini. Pada tahun 2024, pihaknya akan fokus pada perencanaan dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar.
Hendra mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik pembangunan pengaman pantai akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan alokasi dana Rp 10-15 miliar. Dalam merancang pengaman pantai, DPUPR akan bekerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF) dan sejumlah LSM lingkungan untuk memastikan desain proyek tidak mengganggu habitat penyu yang berada di sekitar Pulau Derawan.
“Kami ingin memastikan bahwa proyek ini ramah lingkungan, agar tidak mengganggu ekosistem di Pulau Derawan. Karena itu, kami akan berkolaborasi dengan WWF dan LSM lingkungan lainnya,” tutup Hendra.
Dengan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan Pulau Derawan dapat terus menjadi destinasi wisata unggulan tanpa mengorbankan lingkungan serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada pulau tersebut.
Indra/Rdk/Adv
MEDIASATYA.CO.ID, BALIKPAPAN - Di tengah kabar gaji pekerja proyek RDMP Balikpapan yang belum terbayar hingga…
MEDIASATYA.CO.ID - Di tengah ketatnya ruang fiskal APBD 2026, satu isu yang tampaknya tak bisa…
MEDIASATYA.CO.ID — Lampu-lampu panggung di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang kembali menyala. Tirai…
MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Abissia Bike mengadakan kegiatan Berau Night Ride pada Jumat malam (30/1/2026). Lebih…
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh “Kegiatan usaha, terutama pertambangan, tidak boleh berjalan dengan mengorbankan…
MEDIASATYA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil penyanyi Aura Kasih untuk dimintai keterangan…