Pengelolaan Lapak UMKM CFD Berau Harus Transparan, Sri Kumalasari Minta Kepastian

Berau, Mediasatya.com – Pengalihan pengelolaan 128 lapak UMKM Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani ke Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Barintak Kelurahan Bugis menarik perhatian Anggota DPRD Berau dari Fraksi Golkar, Sri Kumalasari. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan lapak agar tidak memicu masalah di kalangan pedagang UMKM.

Sri Kumalasari menyatakan bahwa meski kehadiran Pokdarwis dalam pengelolaan lapak UMKM diapresiasi, prosesnya harus dilakukan secara terbuka, terutama mengenai kebijakan iuran dan regulasi yang diterapkan kepada pedagang.

Isu yang mencuat di masyarakat terkait kenaikan iuran lapak dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu per pekan menjadi perhatian serius. Menurut Sri Kumalasari, kenaikan tersebut harus adil dan tidak memberatkan pedagang yang masih dalam masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

“Kenaikan iuran yang dilaporkan ini memang menjadi perhatian, terutama bagi para pelaku UMKM yang mungkin masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Saya harap, jika memang ada kenaikan, harus ada penjelasan yang jelas ke mana saja dana tersebut dialokasikan,” tegasnya.

Sri Kumalasari juga meminta pemerintah daerah, terutama Kelurahan Bugis dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), segera memberikan kepastian nasib pedagang CFD. Hingga saat ini, para pelaku UMKM masih menunggu kejelasan terkait izin berjualan untuk pekan depan.

“Pokdarwis memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan kegiatan UMKM di CFD. Oleh karena itu, mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan pedagang dan tetap mengutamakan kepentingan bersama,” ucapnya, Selasa (8/10/2024).

Selain itu, Sri Kumalasari berharap pelaku UMKM yang sudah lama berjualan di CFD tetap diberikan ruang untuk berkontribusi. Ia menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal yang harus diperhatikan dengan baik.

“Semua pihak harus diajak duduk bersama agar solusi yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan,” tutupnya.

Indra/Rdk/ADV