DPRD Minta Kesbangpol Evaluasi dan Awasi Ormas Berau

Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi

“Saya nyimak di beberapa media, betul ada peristiwa ormas memaksa minta THR. Saya harap di Berau, Kesbangpol bisa tingkatkan pengawasan agar hal itu tidak ada terjadi di sini,”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Menanggapi maraknya pemberitaan nasional terkait aksi organisasi masyarakat (ormas) yang meminta-minta dengan kedok Tunjangan Hari Raya (THR).

DPRD Berau mengimbau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk meningkatkan pengawasan terhadap ormas-ormas yang ada di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, yang menyatakan pentingnya langkah preventif agar praktik serupa tidak terjadi di Kabupaten Berau.

“Saya nyimak di beberapa media, betul ada peristiwa ormas memaksa minta THR. Saya harap di Berau, Kesbangpol bisa tingkatkan pengawasan agar hal itu tidak ada terjadi di sini,” ujarnya.

Politisi Partai Hanura tersebut, mengajak para pengurus ormas agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran sosialnya.

Ia berharap para ketua ormas dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan benar, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan.

“Harapan kami untuk para ketua-ketua ormas bisa mengikuti tupoksi pekerjaan yang tepat sasaran,” tegasnya.

“Jika ada laporan pelanggaran, imbauan kepada Kesbangpol bisa memberi sanksi sosial atau teguran peringatan ke pihak terkait,” sambungnya.

Tak berhenti di situ, Frans mengingatkan masyarakat mewaspadai oknum yang mengatasnamakan ormas untuk kepentingan pribadi.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan citra ormas, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan publik.

“Sangat disayangkan, misal contoh si A katanya orang ormas A, B, C padahal bukan terdaftar sebagai anggota. Ini yang harus diwaspadai. Anggota resmi ormas pun harus mengawasi agar tidak terjadi hal merugikan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Berau menegaskan bahwa ormas seharusnya menjadi wadah aspiratif bagi kelompok masyarakat dan etnis tertentu, yang mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah, bukan justru menjadi sumber persoalan sosial. (ADV/GIT)