DPRD Bontang Bongkar Proyek Drainase dan Trotoar Bermasalah, PUPRK Langsung Ancam Kontraktor

Edy Prabowo, Kepala Dinas PUPRK Bontang

“Kami langsung minta kontraktor memperbaiki item-item yang tidak sesuai spesifikasi, beberapa temuan ini kami minta bongkar,” terangnya.

MEDIASATYA.COM, BONTANG – Komisi C DPRD Bontang Proyek bongkar temuan proyek drainase dan trotoar bermasalah di Bontang, Kalimantan Timur.

Hal itu dilontarkan legislator Komisi C DPRD Bontang yang tampak kesal saat inspeksi mendadak alias sidak beberapa waktu lalu.

Tengok saja proyek drainase dan trotoar Jalan Suryanata, Kelurahan Bontang Baru.

Para wakil rakyat Bontang itu mengungkapkan sejumlah kejanggalan terkait mutu pekerjaan proyel drainase dan trotoar tersebut.

Angota Komisi C Muhammad Sahib, menyebut proyek yang dikerjakan oleh PT Tuah Persada Perkasa dengan anggaran 7 miliar, dianggap tidak sesuai spesifikasi.

Salah satu contohnya yaitu pada cor-coran dinilai rapuh.

“Cor-coran trotoar itu tipis kebanyakan pasir ini, ada juga bekisting yang masih tertempel di dalam saluran itu bisa menghambat aliran air,” ungkapnya, Senin (6/1/2024).

Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan, proyek yang seharusnya bertujuan untuk mengurangi banjir justru berpotensi menimbulkan banjir di wilayah tersebut.

“Kalau mutunya kayak gini, malah makin parah keadaannya, ini harus cepat dibongkar dan dibenahi,” tambahnya.

PUPRK Ancam Kontraktor

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Edy Prabowo menyatakan akan meminta kontraktor pelaksana untuk bertanggung jawab dan segera membongkar ulang bagian yang tidak sesuai. 

Menurutnya hal tersebut masih bisa dilakukan kontraktor lantaran saat ini pengerjaan proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan.

“Kami langsung minta kontraktor memperbaiki item-item yang tidak sesuai spesifikasi, beberapa temuan ini kami minta bongkar,” terangnya.

Disinggung jika kontraktor tidak mengindahkan permintaan tersebut, PUPRK akan bertindak tegas, dengan tidak mencairkan anggaran pemeliharan senilai 350 juta dari lima persen nilai proyek terebut.

“Kalau masih menolak, kami akan ambil alih dan gunakan anggaran pemeliharan tersebut,” ucapnya. (Redaksi/Nug)