DPRD Berau Minta Pemerintah Evaluasi Aset Daerah Demi Efisiensi Anggaran 2026

Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai

“Kalau memang aset itu sudah tidak layak dan biaya perawatannya besar, kenapa tidak diusulkan saja untuk dilelang dan diganti?”

MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menekankan perlunya peninjauan kembali atas kondisi aset milik daerah menjelang pembahasan APBD murni tahun 2026. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk mendorong efisiensi anggaran dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Ia menyatakan bahwa aset yang sudah rusak atau tidak efektif sebaiknya diusulkan untuk dilepas melalui lelang dan diganti dengan yang baru.

“Kalau memang aset itu sudah tidak layak dan biaya perawatannya besar, kenapa tidak diusulkan saja untuk dilelang dan diganti?” ujarnya.

Rifai mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak legislatif belum memperoleh laporan resmi terkait data inventarisasi aset. Padahal, menurutnya, penyusunan usulan pergantian aset harus berbasis pada informasi lengkap mengenai jumlah dan kondisi barang milik daerah tersebut.

“Data itu penting. Harus jelas mana yang masih layak dipakai dan mana yang perlu diganti. Dari sana kita bisa tahu kebutuhan nyatanya,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Rifai menilai bahwa mempertahankan aset yang sudah uzur hanya akan membebani keuangan daerah tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Daripada terus keluar biaya untuk merawat aset tua yang tidak efisien, lebih baik diganti. Harus ada penyesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.

Rifai berharap agar momen pembahasan APBD 2026 bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah agar lebih transparan, efisien, dan tepat guna.

“Ini bukan cuma soal barang, tapi juga bagaimana anggaran digunakan secara tepat dan pelayanan ke masyarakat bisa lebih baik,” pungkasnya.

Ia juga memastikan bahwa Komisi III akan terus mengawal proses ini dengan memberikan masukan kepada OPD terkait agar tata kelola aset dapat ditingkatkan sesuai prinsip akuntabilitas dan kebermanfaatan publik. (GIT/ADV)