Dampak Government Shutdown, 750 Ribu PNS Amerika Bakal Dipecat Bertahap

MEDIASATYA.CO.ID ‘Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat (Congressional Budget Office/CBO) memperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal atau pegawai negeri sipil (PNS) Amerika Serikat (AS) akan dirumahkan secara bertahap setiap harinya jika terjadi government shutdown.

Gedung Putih juga memperingatkan bahwa status dirumahkan sementara (furlough) dapat berubah menjadi pemutusan hubungan kerja permanen.

CBO menyebut estimasi tersebut didasarkan pada rencana darurat setiap lembaga dan panduan dari Kantor Manajemen Personel (Office of Personnel Management/OPM).

“Jumlah pegawai yang dirumahkan dapat bervariasi setiap hari karena beberapa lembaga mungkin menambah jumlah pegawai yang dirumahkan seiring lamanya shutdown, sementara lembaga lain mungkin memanggil kembali sebagian pegawai,” tulis Swagel seperti dikutip dari Axios.

Setiap lembaga wajib menentukan siapa saja pegawai yang “dikecualikan” dan siapa yang harus dirumahkan.

Selama shutdown, tidak ada pegawai yang menerima gaji.

“Personel militer aktif umumnya termasuk dalam kategori pegawai yang dikecualikan dan tetap wajib bekerja selama shutdown berlangsung. Seperti pegawai federal lainnya, mereka baru akan dibayar setelah anggaran kembali disahkan,” lanjut Swagel.

Amerika Pindahkan Kapal Selamkan Nuklir

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui telah memindahkan “satu atau dua” kapal selam nuklir lebih dekat ke Rusia sebagai langkah antisipasi menyusul pernyataan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev.

“Saya memindahkan satu atau dua kapal selam – saya tidak akan menyebutkan keduanya – ke pantai Rusia, hanya untuk berjaga-jaga. Kita tidak bisa membiarkan orang sembarangan menggunakan kata (nuklir),” kata Trump saat berbicara di hadapan perwira tinggi militer AS di Pangkalan Korps Marinir Quantico, Virginia, dikutip dari Sputnik, Selasa (30/9/2025).

Trump sebelumnya, pada 1 Juli, telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke wilayah dekat Rusia sebagai tanggapan atas komentar Medvedev.

Pada awal Agustus, ia mengumumkan bahwa kapal-kapal tersebut telah tiba di lokasi yang ditentukan.

Menanggapi hal itu, Medvedev menilai Trump tengah memainkan “politik ultimatum” terhadap Rusia.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai ancaman langsung sekaligus eskalasi yang bisa mengarah pada perang.

Ketegangan ini mencuat setelah Trump mengumumkan rencana penetapan jadwal baru bagi Rusia untuk mencapai perjanjian damai dengan Ukraina, serta memperingatkan tentang sanksi dan tarif sekunder bagi Moskow.

Pemerintahan AS akan berhenti beroperasi jika Kongres gagal mengesahkan anggaran sementara (stopgap spending bill). (Redaksi)