Bupati Berau Didapuk Jadi Korwil Kaltim Pengurus Apkasi 2025–2030, Sri Juniarsih: Kita Punya Sumber Daya

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas

“Daerah kita memiliki anugerah sumber daya yang luar biasa, namun kita sulit mengelola karena keterbatasan perizinan, salah satunya galian C seperti pasir dan koral.”

MEDIASATYA.CO.ID, JAKARTA – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, resmi didapuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Timur dalam struktur kepengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 2025–2030.

Penunjukan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Korwil Apkasi yang digelar di Sekretariat Apkasi, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi.

Dalam forum tersebut, dibahas arah kebijakan Apkasi dalam mendukung visi nasional Presiden Republik Indonesia melalui program-program daerah, sekaligus merumuskan tugas strategis masing-masing koordinator wilayah.

“Koordinator wilayah memiliki peranan yang strategis dalam menghimpun berbagai permasalahan di daerah untuk disampaikan kepada Apkasi di tingkat pusat,” ujar Bursah Zarnubi.

Sri Juniarsih menjadi Bupati perempuan pertama dari Kabupaten Berau yang ikut dalam forum nasional tersebut.

Dalam paparannya, ia menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi pemerintah daerah, salah satunya adalah kewenangan perizinan tambang, terutama untuk komoditas galian C.

Menurutnya, proses perizinan yang panjang dan rumit kerap menjadi penghambat pembangunan, padahal material seperti pasir dan koral sangat dibutuhkan dalam infrastruktur daerah.

“Kita di daerah punya sumber daya, tapi akses pengelolaannya terbatas karena perizinan yang terpusat. Ini perlu jadi perhatian bersama dan kami harap Apkasi bisa menjadi penghubung aspirasi ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sebagai Korwil baru, Sri Juniarsih menegaskan akan segera berkoordinasi dengan seluruh Kepala Daerah di Kalimantan Timur untuk menyusun program bersama dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional di daerah.

“Tentu kami akan tindak lanjuti apa yang telah disampaikan dalam rakor ini kepada para anggota Apkasi di Kalimantan Timur,” tegasnya.

Ia menilai, Apkasi merupakan wadah strategis bagi pemerintah kabupaten untuk berbagi informasi, saling belajar, dan mencari solusi atas berbagai persoalan daerah secara kolektif. (Redaksi/Git)