MEDIASATYA.CO.ID, BERAU – Dampak pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) memaksa Pemerintah Kabupaten Berau mengencangkan ikat pinggang, tak terkecuali Dinas Perikanan Berau.
Menyikapi keterbatasan pagu anggaran tahun 2026, Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menegaskan pihaknya akan menerapkan skala prioritas ketat.
Majid menyebut, anggaran belanja hanya akan dialokasikan untuk program-program yang sifatnya krusial dan mendesak. Salah satu yang menjadi fokus penuntasan masalah legalitas atau perizinan tangkap bagi nelayan.
“Tahun 2026, fokus utama kami adalah menjembatani nelayan mengurus perizinan resmi,” tegas Majid.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Dinas Perikanan Berau sebelumnya telah merintis kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menghadirkan gerai perizinan di daerah.
Keberadaan izin ini dinilai vital karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan perlindungan hukum bagi nelayan saat melaut.
Selain perizinan, Majid menjelaskan bahwa program prioritas 2026 disusun berdasarkan amanat Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Poin pentingnya adalah mempersiapkan transisi ekonomi Berau, dari ketergantungan pada energi tak terbarukan (tambang) menuju ekonomi berkelanjutan.
Dalam hal ini, Dinas Perikanan akan menyelaraskan programnya dengan sektor pariwisata.
“Kita bakal sinkronkan program Dinas Perikanan dengan sektor pariwisata. Ini bentuk dukungan menyambut transisi ekonomi Berau,” ujarnya.
Sektor hilir pun tak luput dari perhatian. Majid membidik pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis hasil laut di wilayah pesisir.
Menurutnya, pesisir adalah tulang punggung produksi ikan yang harus didukung penuh agar mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bentuk dukungannya kelak bisa berupa bantuan sarana prasarana (sapras) pengolahan maupun modernisasi alat tangkap ikan.
“Produk UMKM khas laut ini jadi atensi kami agar lebih berkembang. Entah nanti kita bantu sapras-nya atau alat tangkapnya, yang jelas tujuannya agar ekonomi pesisir hidup,” pungkasnya. (Redaksi)
MEDIASATYA.CO.ID – Di tengah dominasi kelompok teater dari Pulau Jawa dan kota-kota besar Indonesia, sebuah…
MEDIASATYA.CO.ID – Bagaimana jika kejujuran justru menjadi pihak yang kalah? Pertanyaan itu menjadi benang merah…
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh "Kemudahan administrasi, kecepatan penanganan pasien, kenyamanan fasilitas, serta transparansi…
MEDIASATYA.CO.ID - Tragedi lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur yang kembali menelan korban…
MEDIASATYA.CO.ID – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) menyiapkan transformasi…
Prof. Singgih Tri Sulistiyono Guru Besar Sejarah Maritim Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Budaya dan anggota…